- Pemerintah diingatkan pentingnya sektor industri dan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintah.
- Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha demi menjaga iklim investasi serta ketersediaan lapangan pekerjaan.
- DPR mendukung penyederhanaan perizinan untuk menciptakan regulasi yang kondusif guna mendorong pembangunan ekonomi di berbagai wilayah nasional.
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan kuat dari sektor industri dan investasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga keseimbangan kebijakan antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha agar iklim investasi tetap kondusif dan penyerapan tenaga kerja terus berjalan.
Menurut Puteri, sektor industri memiliki peran penting sebagai penyedia lapangan kerja sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada satu sisi saja.
"Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya. Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik temu yang tentu negosiasinya nanti akan membutuhkan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam hal ini pemerintah," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Ia menegaskan sektor usaha dan tenaga kerja merupakan dua elemen yang saling bergantung dalam ekosistem ekonomi nasional. Jika sektor industri terganggu, maka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga akan ikut terdampak.
Sebaliknya, tanpa dukungan tenaga kerja, perusahaan juga tidak akan mampu menjalankan operasional secara maksimal.
"Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan," tambahnya.
Selain soal ketenagakerjaan, Puteri juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Karawang.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan dukungan sektor swasta untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Baca Juga: Evaluasi Risiko Investasi Kripto di RI, Ini Alasan pentingnya Pakai Platform Resmi
Lebih lanjut, Puteri mengatakan DPR terus mendorong terciptanya regulasi dan anggaran yang mendukung iklim investasi agar semakin kondusif. Salah satunya melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan aturan investasi bagi perusahaan, termasuk investor multinasional.
"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan," kata Puteri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam