Literasi Keuangan Tertinggal dari Inklusi, Mahasiswa Rentan Terjebak Utang di Era Cashless

Suara.com - Tingginya adopsi layanan keuangan digital belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi yang memadai. 

Untuk itu, masyarakat khususnya mahasiswa yang hidup dalam ekosistem keuangan digital serba instan, mulai dari e-wallet hingga pinjaman online dan paylater, perlu mendapatkan edukasi finansial yang lebih kuat.

Adapun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan Indonesia tercatat sebesar 66,46 persen sementara inklusi telah mencapai 80,51 persen. 

Lalu, pada kelompok usia 18–25 tahun, literasi berada di level 73,22 persen dan inklusi 89,96 persen.

Sekitar 60 persen generasi muda tercatat telah berinvestasi di aset digital, sementara hampir 68 persen aktif menggunakan e-wallet. 

Namun, tingginya partisipasi tersebut belum tentu diiringi pemahaman risiko yang memadai.

“Banyak anak muda sudah aktif menggunakan teknologi dan berinvestasi, tetapi belum tentu memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan cara mengelolanya," ujar CEO dan Chief Editor Warta Ekonom Muhammad Ihsan dalam siaran pers yang diterima, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, hal ini membuat mereka adaptif terhadap teknologi, tetapi juga rentan terhadap perilaku konsumtif, lemahnya kontrol keuangan, dan jebakan utang.

Ia juga menyoroti besarnya potensi generasi muda dalam ekosistem keuangan digital. Investor pasar modal domestik didominasi investor lokal hingga 99,78 persen dengan mayoritas berusia di bawah 30 tahun.

Baca Juga: Waspada! Ini Penipuan yang Sering Muncul di Transaksi Digital

Sementara itu, jumlah investor kripto di Indonesia telah melampaui 21 juta orang.

Sayangnya, fenomena budaya YOLO dan FOMO juga turut memperparah kondisi tersebut dengan mendorong pengeluaran berlebih, bahkan melalui utang konsumtif.

"Kondisi ini diperparah oleh budaya YOLO dan FOMO, yang mendorong pengeluaran berlebih, bahkan melalui utang konsumtif, sehingga tingkat utang generasi muda di sektor fintech menjadi relatif lebih tinggi," tuturnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andi Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa pesatnya digitalisasi telah mendorong terbentuknya masyarakat cashless, namun juga menghadirkan tantangan baru dari sisi pemahaman dan perlindungan konsumen.

Ia menilai, tingginya inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen belum sepenuhnya diiringi literasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara penggunaan dan pemahaman produk keuangan.

“Orang memakai produk keuangan tapi tidak paham apa yang dipakai. Ini mengandung kerawanan, termasuk meningkatnya pengaduan dan potensi kejahatan keuangan digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penipuan dan penyalahgunaan layanan keuangan.

OJK mencatat, nilai kerugian akibat kejahatan keuangan digital telah mencapai sekitar Rp9,1 triliun berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sepanjang November 2024 hingga Januari 2026.

Untuk itu, OJK terus mendorong penguatan literasi melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang dilakukan secara masif dan kolaboratif bersama industri jasa keuangan dan institusi pendidikan.

“Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan. Individu yang memahami cara mengelola keuangan cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kampus Binus Alam Sutera, Lim Sanny, menilai bahwa penguatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa menjadi semakin penting di tengah percepatan digitalisasi sektor keuangan.

Maka dari itu, adanya kemudahan transaksi yang ditawarkan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang bijak.

“Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Namun di balik kenyamanan itu, kita harus tetap bijak dalam mengelola keuangan agar tidak terjebak dalam sikap careless,” ujarnya.

Ia menganggap peran institusi pendidikan tidak hanya sebatas memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghadirkan pengalaman praktis melalui kolaborasi dengan pelaku industri yang penting untuk mahasiswa agar mampu memahami risiko dan peluang dalam ekosistem keuangan digital secara lebih komprehensif.

“Kami berharap mahasiswa dapat menggali lebih banyak wawasan dan memahami bagaimana mengelola keuangan secara bijak di era digital, serta siap menerapkannya dalam kehidupan pribadi maupun profesional,” jelasnya.

Direktur Utama ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, menegaskan bahwa adopsi pembayaran digital menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi dan frekuensi transaksi yang intens.

Dari sisi keamanan, perusahaannya juga mengedepankan tiga aspek utama yakni efisiensi, manfaat, dan keamanan.

Ia menekankan bahwa kini layanan telah dilengkapi dengan berbagai lapisan proteksi seperti PIN, OTP, hingga fitur two-factor authentication (2FA) serta verifikasi pengguna melalui ShopeePay Plus.

"Layanan verifikasi terhadap transaksi baik itu PIN ataupun OTP itu sudah jadi satu basic standar yang dimiliki," ujarnya.

Dia menambahkan, ada layanan 2FA di mana verifikasi tambahan yang bisa dilakukan oleh para pengguna ShopeePay untuk setiap ada transaksi yang mungkin secara pattern transaksi lain daripada biasanya.

"Tambahan layer dari sisi keamanan itu untuk memastikan bahwa memang orang yang sama ataupun user yang sama yang menggunakan aplikasi tersebut," kata Nilam.

Selain tren e-wallet, Direktur CFX, Lukas Lauw, menyoroti pesatnya perkembangan aset kripto di Indonesia yang turut didorong oleh tingginya partisipasi generasi muda, khususnya mahasiswa.

Ia megatakan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam adopsi aset kripto secara global dengan sekitar 52% investor kripto berasal dari kelompok usia 18–24 tahun.

“Proporsi yang bertransaksi di aset kripto itu di usia 18 sampai 24 tahun, sekitar 50%. Jadi ini memang didominasi oleh usia mahasiswa,” ujarnya.

Meski begitu, tren transaksi kripto sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan koreksi harga pasar.

Tercatat, dalam satu kuartal nilai transaksi sekitar Rp75,8 triliun pada periode Januari hingga Maret 2026, yang menunjukkan adanya sensitivitas tinggi terhadap pergerakan harga aset digital di kalangan investor ritel.

Ia menekankan, pentingnya penggunaan platform yang legal dan diawasi regulator untuk meminimalkan risiko kerugian.

Pasalnya, penggunaan platform tidak berizin berpotensi menimbulkan kerugian besar, mulai dari kehilangan dana hingga aset digital.

Maka dari itu, literasi keuangan menjadi aspek penting penting agar masyarakat tidak hanya tertarik pada potensi keuntungan, tetapi juga memahami risiko serta aspek legalitas dalam berinvestasi di aset kripto.

“Literasi harus lebih tinggi dari inklusi. Masyarakat tidak hanya menggunakan, tetapi juga harus memahami produk yang digunakan,” tegasnya.

Menyambung pembahasan tersebut, Presiden Direktur Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, menyoroti pentingnya pemahaman instrumen keuangan yang lebih luas di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi dan trading.

Ia menilai, tren investasi di kalangan mahasiswa saat ini masih didominasi oleh saham dan kripto, padahal terdapat instrumen lain seperti perdagangan berjangka komoditas yang memberikan akses ke pasar global dengan likuiditas tinggi.

“Kalau kita bicara trading, bayangan kita pasti saham dan kripto karena dua hal itu paling populer sekarang. Padahal market global itu jauh lebih besar, seperti forex, emas, dan index yang transaksinya melibatkan seluruh dunia,” tegasnya