Moodys: Kontrol Ekspor Tambang oleh SDI Bikin Indonesia Ditinggal Investor

Suara.com - Langkah pemerintah untuk memperketat kontrol atas ekspor komoditas melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapatkan sorotan tajam dari lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings.

Dalam catatan risetnya pada hari Kamis, Moody’s memperingatkan bahwa langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas mata uang tersebut, justru berisiko merusak sentimen investor di sektor pertambangan.

Lembaga pemeringkat ini menilai bahwa kebijakan yang memberi kewenangan lebih besar kepada negara untuk mengendalikan ekspor berpotensi memicu distorsi pasar yang signifikan.

"Dari perspektif kedaulatan, peningkatan kontrol negara atas ekspor komoditas menimbulkan risiko distorsi pasar yang dapat mengimbangi tujuan kebijakan lainnya," tulis Moody’s dalam laporannya.

Risiko Kredit Negatif bagi Emiten Tambang

Bagi perusahaan pertambangan, kerangka kebijakan ini dinilai sebagai sentimen negatif terhadap profil kredit mereka. Moody’s menyoroti bahwa intervensi negara yang terlalu dalam akan memperkenalkan risiko regulasi, operasional, dan finansial yang lebih tinggi.

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya kendali perusahaan tambang atas fungsi-fungsi komersial inti. Jika badan ekspor negara nantinya mengambil alih tanggung jawab atas kontrak ekspor, penentuan harga, hingga transaksi secara menyeluruh, maka para penambang akan kehilangan otonomi bisnisnya.

Selain itu, rencana penggunaan referensi harga komoditas domestik alih-alih menggunakan tolok ukur harga global (global benchmarks) dikhawatirkan dapat membuat pembeli luar negeri menjauh.

Kebijakan ini juga dianggap bakal mengurangi visibilitas pendapatan perusahaan tambang di mata para pemegang saham.

Baca Juga: DSI Ambil Alih Ekspor Komoditas, Rantai Pasok Nasional Bakal Berubah Total?

Tekanan Likuiditas dan Masalah Arus Kas

Moody’s juga menyoroti risiko operasional jangka pendek, terutama terkait arus kas perusahaan. Jika proses pembayaran ekspor nantinya dipusatkan melalui perusahaan negara (BUMN), hal ini berpotensi memperpanjang siklus modal kerja (working-capital cycles) para penambang. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan tekanan likuiditas dan memperumit manajemen arus kas perusahaan secara keseluruhan.

Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kekhawatiran investor mengenai tren meningkatnya intervensi negara di sektor pertambangan selama beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, pelaku pasar juga telah mencermati berbagai perubahan kebijakan seperti pemotongan kuota produksi, penetapan retribusi ekspor, serta aturan retensi devisa hasil ekspor (FX retention rules).

Langkah-langkah yang bersifat proteksionis ini, menurut Moody’s, perlu diwaspadai karena berpotensi menciptakan ketidakpastian yang tidak disukai oleh investor global, yang pada akhirnya dapat membatasi arus modal masuk ke sektor strategis Indonesia tersebut.