Purbaya Ramal Defisit APBN 2026 Bengkak Jadi Rp 734,3 Triliun, Setara 2,85% PDB

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika dibandingkan dengan target awal defisit APBN 2026, angka ini melonjak dari Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Namun Menkeu Purbaya yakin kalau defisit APBN masih bisa ditekan.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan presentasi sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah," katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip Senin (13/7/2026).

Proyeksi defisit APBN 2026 ini terjadi setelah Purbaya menghitung kemungkinan belanja Pemerintah lebih besar dibanding pendapatan negara.

Dalam paparannya, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.208,1 triliun atau mencapai 101,7 persen dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh 16 persen yoy jika terealisasi.

Outlook tersebut didasari dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.631,4 triliun, atau tumbuh 18,6 persen. Angka ini meliputi penerimaan pajak Rp 2.310,8 triliun atau naik 20,5 persen, Kepabeanan dan Cukai Rp 320,6 triliun atau naik 6,8 persen.

Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan proyeksi sebesar Rp 575,1 triliun atau tumbuh 6,2 persen. Purbaya juga yakin kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menaikkan penerimaan pajak hingga 23 persen sampai akhir tahun.

Sementara itu outlook Belanja Negara diproyeksikan tembus Rp 3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN atau tumbuh 14,8 persen yoy.

Pengeluaran ini meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp 3.245,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen yoy. Lalu anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Rp 696,9 triliun atau 100,6 persen dari pagu APBN atau tumbuh 14,8 persen yoy.

Baca Juga: Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?

"Outlook belanja ditunjukkan untuk mendukung program prioritas pembangunan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah penanggulangan bencana dan tambahan otsus. Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah, subsidi dan kompensasi," jelas Purbaya.