OJK Limpahkan Tersangka Kasus Asuransi Jiwa Prolife ke Kejaksaan, Kerugian Capai Rp566,24 Miliar

Atas perbuatannya, HS disangkakan melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta pidana denda paling sedikit Rp15 miliar.

Dalam penanganan perkara ini, OJK berkoordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi terkait, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Agus Firmansyah menegaskan, sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemegang polis.

"OJK berkomitmen menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui penegakan hukum yang konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan tetap terpelihara," kata Agus Firmansyah.