Bisnis / Makro
Kamis, 16 Juli 2026 | 17:25 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah). [Dok. Kemenkeu]
Baca 10 detik
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengambil alih pengelolaan utang PT KCIC dari Danantara atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
  • Pemerintah memastikan penyelesaian utang KCIC tidak menggunakan dana APBN karena telah menyiapkan skema khusus melalui instrumen keuangan lainnya.
  • Proses administrasi pengalihan sedang berjalan guna mengembalikan fokus bisnis BUMN terkait agar kembali menjalankan peran sesuai bidang keahlian utamanya.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengambil alih utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari yang sebelumnya diurus BPI Danantara.  

Menkeu Purbaya mengatakan kalau penyerahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah sesuai perintah Presiden RI PRabowo Subianto. Namun saat ini memang masih dikelola Danantara.

"Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (16/7/2026).

Bendahara Negara juga memastikan kalau pembayaran utang KCIC tidak mesti menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayang dia tidak menyebut skema apa yang akan dipakai.

"Saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah KCIC menjadi Badan Layanan Umum (BLU), Purbaya membantah rencana tersebut. Untuk saat ini Purbaya masih menunggu proses administrasi ambil alih KCIC dari Danantara. 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (kcic.co.id)

"Ini lagi proses administrasinya. Itu sudah diputusin, sebenernya sudah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear sudah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," jelas dia.

Sebelumnya COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengonfirmasi bahwa skema pengambilalihan oleh Kemenkeu masuk dalam meja pembahasan.

"Iya, kemungkinan (diambil alih Kemenkeu). Ini sedang kita bahas, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai," ujar Dony saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: S&P Puji Danantara, Pandu Sjahrir Akui Kinerja Masih Perlu Dibenahi

Dony menekankan bahwa pemerintah ingin mengembalikan fungsi BUMN sesuai dengan core business atau keahlian masing-masing. Selama ini, konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), dan PTPN—memegang 60% saham KCIC.

WIKA, misalnya, akan diarahkan untuk kembali fokus sebagai kontraktor murni tanpa harus dibebani kepemilikan saham di operator transportasi. 

"Kita kembalikan lagi ke porsinya. Misalnya WIKA, memang bukan bidangnya di situ (operator), kita akan fokuskan ke kontraktor," tegas Dony.

Sebagai informasi, saat ini konsorsium China masih memegang 40% kepemilikan di KCIC. Belum dijelaskan lebih rinci bagaimana posisi mitra strategis asal Negeri Tirai Bambu tersebut jika restrukturisasi ini dieksekusi.

Load More