Disebut Preman oleh Rocky Gerung, Ini Riwayat Militer Moeldoko: Ngejreng!

Rocky Gerung, akademisi sekaligus pengamat politik, membalas komentar yang dilontarkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ini setelah Moeldoko menyatakan siap melindungi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Rocky Gerung pun mengkritik sikap Moeldoko yang menurutnya tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat publik. Bahkan, ia berani menyebut orang kepercayaan Jokowi itu mirip dengan preman.

“Dia (Moeldoko) marah bilang, ‘Saya akan pasang badan’. Tentu (saya) jadi bertanya, Pak Moeldoko ini statusnya relawan? Karena bahasanya sama. Itu bukan bahasa dasar pejabat publik, kayak preman itu mau pasang badan,” sindir Rocky dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Rocky Gerung melanjutkan, Moeldoko seharusnya merespons situasi dengan kepala yang lebih tenang. Gaya bicara Moeldoko yang disebut mirip preman itu pun memicu keingintahuan seputar latar belakangnya. 

Berikut ini adalah ringkasan perjalanan karier Moeldoko, mulai dari dunia militer hingga menjadi KSP.

Jejak Karier Moeldoko

Moeldoko adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1981 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Setelah lulus, dia langsung dipercaya untuk memegang posisi Komandan Peleton Yonif Linud 700/BS Kodam XIV/Hasanuddin.

Dia kemudian diangkat menjadi Danki A Yonif Linud 700/BS Kodam XIV/Hasanuddin, dan Kasi Operasi Yonif Linud 700/BS Kodam VII/Wirabuana Mayor. Moeldoko lantas menjadi Perwira Operasi Kodim 1408/BS Ujungpandang.

Sosoknya juga pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif 202/Tajimalela, Kasi Teritorial Brigif-1 PAM IK/JS, Komandan Yonif 201/Jaya Yudha, dan Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat. Moeldoko juga seringkali ditugaskan sebagai Sespri Wakasad dan Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad.

Baca Juga: Tampil Bareng Lagi Pagi Ini, Ganjar-Gibran Jogging hingga Sarapan Bersama di Solo

Selanjutnya, posisi lain yang dipegang oleh Moeldoko adalah Komandan Brigif-1/Jaya Sakti, Asops Kasdam VI/Tanjungpura, Dirbindiklat Pussenif, Komandan Rindam VI/Tanjungpura, Komandan Korem 141/Toddopuli Watampone, hingga Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi.

Karier Moeldoko kemudian berlanjut menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD, Kasdam Jaya, serta Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad. Dia juga dipercaya menjabat Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Panglima Kodam III/Siliwangi dan Wakil Gubernur Lemhannas.

Karier Moeldoko terus meningkat pada tahun 2013 ketika dia terpilih menjadi Wakasad sekaligus diangkat sebagai KSAD. Kemudian, dia dipercaya menjabat Panglima TNI menggantikan posisi Laksamana Agus Suhartono.

Dua tahun kemudian atau pada 2015, Moeldoko memulai karier politiknya. Saat itu, ia menjadi kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam partai tersebut untuk periode 2016-2018.

Moeldoko juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2017-2020. Puncak karier politiknya terjadi ketika dia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada tahun 2018.

Moeldoko kembali dipercaya untuk menjabat sebagai KSP dalam Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019. Pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Keputusan ini menimbulkan konflik internal partai karena dianggap telah menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketum. Akibatnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memutuskan untuk tidak mengakui hasil KLB Demokrat Deli Serdang.