Dikuasai PDIP, Partai Hanura Bali Pilih Bermain di Luar: 'Mengalah untuk Menang'

Suara Denpasar - Partai Hanura mengaku kekuatan PDI Perjuangan di Bali sudah tidak bisa diganggu gugat. Bahkan disebut merahnya sangat pekat sehingga tidak bisa diobok-obok.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Hanura Bali I Kadek Arimbawa saat mendaftarkan bakal calon legislatif DPRD dari Partai Hanura di KPU Bali, Jum'at (12/5/2023).

Terutama soal kursi DPR RI dari dapil Bali, Arimbawa mengaku sangat sulit untuk didapatkan. Sebab Bali sudah menjadi markas benteng.

Untuk itu, Arimbawa ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura untuk bermain di luar Bali, alias maju sebagai calon DPR RI  dari dapil Sulawesi Tengah pada Pemilu 2024.

"Gak seperti di Bali merah pekat beginikan agak susah untuk diobok-obok, dari pada dipaksakan mendingan mengalah untuk menang," jelasnya di ruang pers KPU Bali.

Arimbawa berkeyakinan bahwa di dapil Sulawesi Tengah, Partai Hanura berpeluang besar mendapatkan 1 kursi DPR RI.  Mengingat pada tahun 2019 Partai Hanura berhasil menyabet 1 kursi dari total 7 Kursi DPR RI di Sulawesi Tengah.

Selain itu, banyak kader Hanura yang menjabat posisi penting di Sulawesi Tengah. Sehingga lebih mudah bertarung ketimbang di Bali yang sudah dikuasai PDI Perjuangan. 

"Pada pemilu 2019 Hanura berhasil merebut 1 kursi dari total 7 kursi DPR RI. Di sana ada Wali Kota Palu ketua DPD Sulawesi Tengah, Bupati Molowari Utara Korwil Hanura dan anggota DPR Provinsi dan anggota DPR Kabupaten kami sangat banyak di sana," sambungnya.

Selain itu, Arimbawa mengaku sangat dekat dengan masyarakat Bali yang bertransmigrasi di Sulawesi Tengah, dia sudah bersosialisasi dengan masyarakat tersebut kurang lebih 4 tahun terakhir. Hal itu menurutnya menjadi modal besar untuk dipilihnya menjadi anggota DPR RI.

Baca Juga: Wayan Koster Tuntun 55 Banteng Terbaik Daftarkan Diri Sebagai Bacaleg di KPU Bali

"Saya secara pribadi di sana ada daerah pemilihan untuk trans Bali, pemilihnya itu sekitar 180 ribu sekarang," imbuhnya. (*/Dinda)