News / Nasional
Kamis, 09 Juli 2026 | 13:28 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). [Suara.com/Dea]
Baca 10 detik
  • KPK memeriksa mantan Sekjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono, pada 9 Juli 2026 sebagai tersangka kasus gratifikasi pengadaan barang jasa.
  • Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI tersebut.
  • KPK menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp17 miliar yang dilakukan tersangka selama menjabat sebagai Sekjen MPR periode 2019–2021.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma'ruf Cahyono, pada Kamis (9/7/2026).

Ma'ruf diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Setjen MPR, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara MC selaku mantan Sekretaris Jenderal MPR," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis.

Budi menyampaikan, Ma'ruf memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik. Namun, KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang didalami terhadap mantan pejabat tersebut.

Sebelumnya, Ma'ruf juga telah diperiksa pada 25 Juni 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami sumber penghasilan resmi maupun penerimaan lainnya yang dimiliki Ma'ruf. Penyidik juga mengonfirmasi sejumlah alat bukti yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan.

Tersangka Kasus Gratifikasi Pengadaan

KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI.

"Pada perkara ini KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI periode 2019–2021," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.

Saat menjabat sebagai Sekjen MPR, Ma'ruf bekerja pada periode kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Meski demikian, hingga kini KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun modus dugaan gratifikasi yang sedang disidik.

Baca Juga: Mengapa Pengembalian Amplop Belum Tentu Membebaskan Raja Juli Antoni dari Pidana?

Nilai Dugaan Gratifikasi Capai Rp17 Miliar

Dalam penyidikan yang masih berlangsung, KPK mengungkap nilai dugaan gratifikasi yang tengah ditelusuri mencapai sekitar Rp17 miliar.

"Sejauh ini sekitar belasan miliar, kurang lebih Rp17 miliar," kata Budi Prasetyo.

Menurutnya, penyidik masih terus menghitung total dugaan penerimaan gratifikasi sekaligus mendalami proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Masih terus dihitung dan KPK juga mendalami berbagai informasi terkait dengan pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut," ujar Budi.

Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan dan KPK belum mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Load More