Pandji Pragiwaksono Kasih Alasan Mudah Kenapa Mengkritik Kepala Negara Jadi Sebuah Keharusan

Suara.com - Pandji Pragiwaksono dikenal sebagai salah satu publik figur yang sering mengkritik presiden. Sudah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pandji mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurutnya kontroversial.

"Dari 2011 gue mulai mengkritik presiden," ungkap Pandji Pragiwaksono di kanal YouTube pribadinya, Rabu (15/1/2025).

Mengkritik presiden, bukan berarti tidak suka dengan sosok yang ada di balik jabatan tersebut. Yang dijadikan sasaran kritik adalah cara sang pengemban jabatan menjalankan tugasnya dalam menyusun kebijakan.

"Jadi, mengkritik Pak Prabowo bukan berarti mengkritik Prabowo Subianto-nya. Tapi mengkritik Presiden Republik Indonesia," jelas Pandji Pragiwaksono.

Bahkan, setiap warga negara harus berani menyuarakan kritik ke presiden. Alasan paling sederhana menurut versi Pandji Pragiwaksono, masyarakat berhak mengkritik karena pungutan pajak pemerintah yang setiap hari dilakukan.

"Mengkritik presiden adalah kewajiban semua orang yang di bawah pimpinan beliau. Kenapa kewajiban? Kita adalah orang yang sudah menyerahkan uang kepada presiden yang akan mengelola APBN, yang isinya adalah pajak dari kita," kata Pandji Pragiwaksono.

"Semua kan bayar pajak. Lo belum kerja, lo beli makanan pun bayar pajak. Ibarat kata lo beli Chiki, lo bayar pajak. Naik transportasi umum, ada pajaknya. Bayar pajak karena ada bensin," lanjut sang komika.

Penting untuk setiap warga negara mengetahui, untuk apa uang pungutan pajak itu dimanfaatkan. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, warga negara sebagai penyetor pajak pun berhak menyampaikan keluhan.

"Ketika duit lo udah dititipin ke pemerintah, lo punya kewajiban untuk mengkritik ketika jalannya pemerintah menurut lo salah," tutur Pandji Pragiwaksono.

Baca Juga: Diunggah Ulang Pandji Pragiwaksono, Jejak Memalukan Erick Thohir di Inter Milan Diungkit

Terlepas sesuai konteks atau tidak kritik yang disampaikan, setiap keluhan masyarakat memang sudah semestinya disampaikan kepada mereka yang berkuasa.

"Meskipun, yang menurut lo salah belum tentu beneran salah. Bisa aja kita yang nggak ngerti atau nggak cukup ilmu. Tapi, itu tetep kewajiban kita," tegas Pandji Pragiwaksono.