Tugas Komisaris BUMN Cuma Jadi Pengawas? Tsamara Amany Bilang Rangkap Jabatan Sah-Sah Saja

Suara.com - Eks kader PSI sekaligus staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany, menjabat sebagai komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara sejak akhir 2023.

Penunjukan Tsamara Amany sebagai komisaris ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 pada 19 Desember 2023.

Selain itu, Tsamara juga merangkap jabatan sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN Erick Thohir yang diemban sejak bulan yang sama.

Posisi strategis ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang menyoroti isu rangkap jabatan dan kompetensi komisaris BUMN.

Dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, Tsamara Amany menjelaskan secara terbuka tentang apa sebenarnya tugas komisaris di BUMN.

Menurut Tsamara, banyak masyarakat yang salah paham terhadap tugas seorang komisaris.

"Orang-orang itu banyak nggak mengerti jabatan komisaris itu ngapain," ujar Tsamara seperti dikutip pada Rabu, 19 Agustus 2025.

Dia menekankan bahwa jabatan komisaris berbeda dengan posisi direksi atau manajemen perusahaan.

Jika manajemen bekerja secara teknis sebagai eksekutor, komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga: Danantara Larang Komisaris BUMN dapat Insentif, Rosan: Sesuai dengan Kontribusinya

"Yang dilakukan apa sih? Melakukan pengawasan, memastikan bahwa direksi dan manajemen ini mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan rencana kerja perusahaan," jelasnya.

Komisaris juga berperan memastikan jalannya perusahaan sesuai prinsip good corporate governance.

Selain itu, dewan komisaris memberikan masukan agar perusahaan bisa berkembang dan meningkatkan keuntungan.

Tsamara menambahkan bahwa tugas komisaris tidak dilakukan secara day to day seperti manajemen.

"Kerja keras sebagai komisaris itu ada, tapi tupoksinya berbeda," tegasnya.

Dia menolak anggapan bahwa komisaris seharusnya terlibat dalam active management.

Bagi Tsamara, komisaris merupakan representasi pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Karena pemegang saham BUMN adalah pemerintah, maka harus ada perwakilan pemerintah di posisi komisaris.

Hal itu bertujuan memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan arah korporasi.

Namun, penjelasan Tsamara tersebut justru menuai banyak cibiran dari warganet.

Beberapa warganet menilai posisi komisaris seharusnya diisi oleh orang yang berpengalaman di bidang terkait.

"Karena itulah posisi komisaris itu harus dipegang oleh orang-orang yang punya kompetensi di bidang tersebut," komentar salah satu warganet.

Warganet lain menyoroti bahwa komisaris biasanya diisi oleh sosok senior yang memahami industri.

"Bagaimana mau mengawasi jika dia sendiri tidak ada pengalaman di industri itu?" tulis komentar lainnya.

Ada pula warganet yang menyebut bahwa penjelasan Tsamara justru memperlihatkan bahwa tugas komisaris hanya sebatas pengawasan tanpa kerja teknis.

Mereka menganggap posisi tersebut rawan dijadikan jabatan politik dan terkesan sebagai gaji buta.

Sorotan publik semakin tajam karena Tsamara menjabat di usia yang masih relatif muda.

Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, pengalamannya di sektor perkebunan atau BUMN masih dipertanyakan.

Tsamara sendiri diketahui menempuh pendidikan S1 Komunikasi di Universitas Paramadina.

Dia kemudian melanjutkan studi S2 di New York University dengan fokus Public Policy dan Media Studies.

Sebelum diangkat menjadi komisaris, Tsamara dikenal sebagai politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia resmi keluar dari PSI pada April 2022 setelah memutuskan fokus ke bidang lain di luar politik praktis.

Penunjukan dirinya sebagai komisaris PTPN dianggap sebagian pihak sebagai bentuk bagi-bagi jabatan.

Kritik muncul karena posisinya sebagai mantan politikus PSI dinilai tidak berkaitan langsung dengan industri perkebunan.

Meskipun begitu, pendukung Tsamara menilai keberadaannya bisa memberi perspektif baru dalam pengawasan BUMN.

Kontributor : Chusnul Chotimah