Masuk Akal, Cuma Satu Ini Tuntutan Pandji Pragiwaksono Andai Bertemu Pemangku Kebijakan

Suara.com - Di tengah beredarnya daftar 17+8 tuntutan rakyat di media sosial, komika Pandji Pragiwaksono menawarkan sebuah gagasan yang lebih sederhana namun mengena.

Ia mengaku jika berhadapan langsung dengan para pemangku kebijakan, baik itu anggota DPR maupun pemerintah, ia hanya akan menyampaikan satu permintaan tunggal.

Hal itu diungkapkannya dalam video di kanal YouTube Pandji Pragiwaksono yang diunggah pada Senin, 1 September 2025.

Menurutnya, daftar tuntutan yang panjang akan terlalu banyak untuk disampaikan dalam sebuah dialog tatap muka.

"Kalau buat gue ya, kalau gue berhadapan dengan beliau-beliau itu terus tanya, "Mau lo apa?", agak kepenuhan tuh yang mesti gua ucapkan kalau gue nyebut 17+8," ujar Pandji.

"Kalau mereka ada di depan gue, terus gue ditanya, "Terus lo maunya gue apa?", gue cuma mau satu aja. Mulai hari ini, semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan, jangan merugikan rakyat," lanjutnya.

Pandji menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah sesuatu yang abstrak atau mengawang-awang.

Sebaliknya, ia menilai permintaan itu sangat membumi dan bisa dijadikan patokan dasar bagi setiap kebijakan.

"Sekilas terdengar mengawang-awang banget, enggak. Sangat membumi, sangat membumi. Semua ucapan, tindakan, kebijakan, jangan merugikan rakyat," kata Pandji.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Kuliti Biang Kerok Amarah Rakyat, Berawal dari Efisiensi

Ia kemudian memberikan contoh konkret penerapan prinsip tersebut dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, efisiensi seharusnya menyasar mereka yang memiliki kemampuan lebih, bukan malah mengorbankan masyarakat kecil.

Ia mengkritik wacana pemecatan pegawai honorer dan kontrak sebagai langkah penghematan.

Sebaliknya, ia menyarankan agar penghematan dilakukan dengan memotong fasilitas mewah untuk para pejabat, seperti mobil dan rumah dinas, yang menurutnya tidak akan membuat para pejabat tersebut menderita.

"Lo mau efisiensi, boleh. Patokannya, jangan ngerugiin rakyat. Yang berarti, ya itu pegawai honorer dan kontrakan, bukan itu yang lo pecat. Menteri lo yang jangan dikasih mobil, emang enggak punya? Semua menteri, semua anggota DPR punya mobil, punya rumah. Enggak dikasih mobil, enggak dikasih rumah, enggak dikasih tunjangan rumah juga masih bisa hidup," tutur Pandji.

"Lah ini, orang-orang yang lo pecat ini, mau nyari duit dari mana? Lo tanya negara-negara lain, emang ada menteri-menterinya dikasih mobil dinas, rumah dinas? Itu, kalau mau bikin penghematan, ya di situ," imbuhnya.