RS Kanker Dharmais : Bakal Ada Terapi Kanker Minim Efek Samping

Suara.com - RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional di Indonesia terus berupaya untuk menghadirkan penanganan kanker terbaru yang canggih. Prof. dr. H. Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL (K) MARS, selaku Direktur Utama RS Kanker Dharmais mengatakan bahwa dalam kurun 2-3 tahun mendatang, pihaknya menargetkan pengadaan alat terapi sinar proton.

Terapi sinar proton ini, menurut Abdul, sangat canggih. Bahkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, terapi ini belum digunakan. Selain lebih optimal dalam menekan pertumbuhan sel kanker, terapi sinar proton juga relatif minim efek samping.

"Alat ini sangat canggih, tapi efek sampingnya paling minimal dalam pengobatan. Saat ini kita sedang proses tender, rencananya 2-3 tahun mendatang kita sudah bisa gunakan di RS Kanker Dharmais," ujar Prof. Abdul dalam pembukaan '7th Meeting of Asian Cancer Center Alliance' di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Untuk saat ini, kata Abdul, RS Kanker Dharmais memang masih menyediakan penanganan kanker yang sifatnya konvensional seperti kemoterapi dan radioterapi. Namun ke depan, ia berharap bisa menerapkan pengobatan lain seperti imunoterapi yang secara ilmiah terbukti lebih optimal dalam membunuh sel kanker.

"Kita sedang kembangkan juga imunoterapi. Karena ini paling optimal menurut uji klinis. Kita harapkan segera bisa diterapkan di Indonesia, karena dengan populasi 260 juta jiwa, prevalensi kanker di negara kita cukup banyak," tambah dia.

Prof. Abdul berharap dengan semakin berkembangnya metode pengobatan kanker di Indonesia, dapat membuat masyarakat mengurungkan diri untuk berobat ke negara tetangga. Selain biaya yang dikeluarkan lebih mahal, pengobatan di negara lain juga berpengaruh pada pengeluaran devisa negara.

"Kami punya cita-cita, punya mimpi sebagai RS Pusat Kanker Nasional di Indonesia, levelnya bisa sama dengan yang ada di Singapura, Jepang, dan Korea. Kami tidak ingin masyarakat kita berobat ke negara lain karena itu hanya menghabiskan devisa kita 28 triliun per tahun," tandas dia.