Suara.com - Kementerian Kesehatan diminta jadi lembaga terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk juga pelaksanaan vaksin mandiri. Inisiator Lawan Covid-19, Irma Hidayana, khawatir bahwa program vaksin mandiri lebih dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi, dan bukan kesehatan masyarakat.
Kekhawatiran itu disampaikan Irma lantaran pada Perpres no. 14/2021 diatur bahwa vaksin mandiri disediakan oleh badan usaha dan tidak perlu memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
"Saya sebagai individu, sebagai masyarakat, sangat berharap Kementerian Kesehatan ini lebih berdaya dalam mengadakan prinsip kesehatan masyarakat dibanding memberikan peluang yang sangat terbuka kepada pihak swasta, badan usaha, BUMN, dan lainnya," kata Irma dalam webinar daring Change.org, Kamis (18/2/2021).
Meski didukung penuh oleh pemerintah, penunjukan langsung badan usaha sebagai penyedia vaksin mandiri, menurut Irma, telah jadi satu hal keliru. Terlebih penghapusan mengenai syarat CPOB yang bisa jadi salah satu jaminan bahwa vaksin dibuat dengan cara yang aman dan efektif digunakan.
"Saya melihat bahwa kita ini kan sedang mencari untuk menyelesaikan pandemi, supaya laju penularan di tingkat komunitas bisa ditekan. Tapi saya melihat pendekatan-pendekatan ekonomi justru lebih kental," ucapnya.
Kondisi itu, menurut Irma, berpotensi terjadinya kasus vaksin palsu seperti yang terjadi di China.
"Seperti di China, vaksin mandiri dibolehkan. Tapi justru muncul vaksin palsu. Bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah ini," ucapnya.
Terakhir yang juga perlu diperhatikan pemerintah, lanjutnya, terkait penunjukan langsung badan usaha yang akan menyediakan vaksin mandiri. Irma mengingatkan, jangan sampai program tersebut justru jadi celah terjadinya korupsi.
"Dari titik keamanan pelaku usaha yang tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki track record untuk vaksinasi mandiri, secara apa etik di bidang pengadaan obat vaksinasi. Seperti apa kemudian penunjukan langsung ini juga sangat sarat peluang penyalahgunaan korupsi, penyalahgunaan pengadaan vaksin," pungkas Irma.
Baca Juga: Peneliti Minta Penundaan Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Pfizer
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pentingnya Cek Gula Darah Mandiri: Ini Merek Terbaik yang Banyak Dipilih!
-
Prestasi Internasional Siloam Hospitals: Masuk Peringkat Perusahaan Paling Tepercaya Dunia 2025
-
Anak Bentol Setelah Makan Telur? Awas Alergi! Kenali Gejala dan Perbedaan Alergi Makanan
-
Alergi Makanan Anak: Kapan Harus Khawatir? Panduan Lengkap dari Dokter
-
Pijat Bukan Sekadar Relaksasi: Cara Alami Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental
-
3.289 Kasus Baru Setiap Tahun: Mengenal Multiple Myeloma Lebih Dekat Sebelum Terlambat
-
Konsistensi Lawan Katarak Kongenital, Optik Ini Raih Penghargaan Nasional
-
Apa Itu HB Dosting Hexyl? Doktif Klaim Hexylresorcinol Pengganti Hydroquinone
-
Perempuan Wajib Tahu! 10.000 Langkah Sederhana Selamatkan Tulang dari Pengeroposan
-
Kemenkes Catat 57 Persen Orang Indonesia Sakit Gigi, Tapi Cuek! Ini Dampak Ngerinya Bagi Kesehatan