Suara.com - Kementerian Kesehatan diminta jadi lembaga terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk juga pelaksanaan vaksin mandiri. Inisiator Lawan Covid-19, Irma Hidayana, khawatir bahwa program vaksin mandiri lebih dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi, dan bukan kesehatan masyarakat.
Kekhawatiran itu disampaikan Irma lantaran pada Perpres no. 14/2021 diatur bahwa vaksin mandiri disediakan oleh badan usaha dan tidak perlu memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
"Saya sebagai individu, sebagai masyarakat, sangat berharap Kementerian Kesehatan ini lebih berdaya dalam mengadakan prinsip kesehatan masyarakat dibanding memberikan peluang yang sangat terbuka kepada pihak swasta, badan usaha, BUMN, dan lainnya," kata Irma dalam webinar daring Change.org, Kamis (18/2/2021).
Meski didukung penuh oleh pemerintah, penunjukan langsung badan usaha sebagai penyedia vaksin mandiri, menurut Irma, telah jadi satu hal keliru. Terlebih penghapusan mengenai syarat CPOB yang bisa jadi salah satu jaminan bahwa vaksin dibuat dengan cara yang aman dan efektif digunakan.
"Saya melihat bahwa kita ini kan sedang mencari untuk menyelesaikan pandemi, supaya laju penularan di tingkat komunitas bisa ditekan. Tapi saya melihat pendekatan-pendekatan ekonomi justru lebih kental," ucapnya.
Kondisi itu, menurut Irma, berpotensi terjadinya kasus vaksin palsu seperti yang terjadi di China.
"Seperti di China, vaksin mandiri dibolehkan. Tapi justru muncul vaksin palsu. Bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah ini," ucapnya.
Terakhir yang juga perlu diperhatikan pemerintah, lanjutnya, terkait penunjukan langsung badan usaha yang akan menyediakan vaksin mandiri. Irma mengingatkan, jangan sampai program tersebut justru jadi celah terjadinya korupsi.
"Dari titik keamanan pelaku usaha yang tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki track record untuk vaksinasi mandiri, secara apa etik di bidang pengadaan obat vaksinasi. Seperti apa kemudian penunjukan langsung ini juga sangat sarat peluang penyalahgunaan korupsi, penyalahgunaan pengadaan vaksin," pungkas Irma.
Baca Juga: Peneliti Minta Penundaan Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Pfizer
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Bukan Sekadar Haus, Ini Alasan Mengapa Air Putih Saja Tidak Cukup Saat Latihan Intens
-
Informed Consent Bukan Sekadar Formalitas: Mengapa Dokter Wajib Bicara Langsung dengan Anda?
-
Sering Dianggap Ganas, Padahal Sebagian Besar Tumor Otak Bersifat Jinak
-
Kasus Dermatitis pada Bayi dan Anak Terus Meningkat, Ini Cara Cegah Eksim Si Kecil Kambuh
-
Terapi Stem Cell Kian Berkembang, untuk Peremajaan Kulit hingga Pemulihan Cedera Sendi
-
Kesehatan Penglihatan Tak Boleh Diabaikan, Ini Pentingnya Koreksi Refraksi yang Tepat
-
Tren Sport Nutrition, Ini Peran Asupan Energi dalam Olahraga Endurance
-
Notarace 2026 Siap Digelar, Ajang Lari yang Padukan Olahraga dan Wawasan Hukum
-
Rekomendasi Dokter Richard, Ini Solusi Praktis Redakan Wasir dengan Cara Alami
-
Kolesterol Tinggi Sering Tanpa Gejala, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini sejak Usia 20 Tahun