Suara.com - Kementerian Kesehatan diminta jadi lembaga terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk juga pelaksanaan vaksin mandiri. Inisiator Lawan Covid-19, Irma Hidayana, khawatir bahwa program vaksin mandiri lebih dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi, dan bukan kesehatan masyarakat.
Kekhawatiran itu disampaikan Irma lantaran pada Perpres no. 14/2021 diatur bahwa vaksin mandiri disediakan oleh badan usaha dan tidak perlu memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
"Saya sebagai individu, sebagai masyarakat, sangat berharap Kementerian Kesehatan ini lebih berdaya dalam mengadakan prinsip kesehatan masyarakat dibanding memberikan peluang yang sangat terbuka kepada pihak swasta, badan usaha, BUMN, dan lainnya," kata Irma dalam webinar daring Change.org, Kamis (18/2/2021).
Meski didukung penuh oleh pemerintah, penunjukan langsung badan usaha sebagai penyedia vaksin mandiri, menurut Irma, telah jadi satu hal keliru. Terlebih penghapusan mengenai syarat CPOB yang bisa jadi salah satu jaminan bahwa vaksin dibuat dengan cara yang aman dan efektif digunakan.
"Saya melihat bahwa kita ini kan sedang mencari untuk menyelesaikan pandemi, supaya laju penularan di tingkat komunitas bisa ditekan. Tapi saya melihat pendekatan-pendekatan ekonomi justru lebih kental," ucapnya.
Kondisi itu, menurut Irma, berpotensi terjadinya kasus vaksin palsu seperti yang terjadi di China.
"Seperti di China, vaksin mandiri dibolehkan. Tapi justru muncul vaksin palsu. Bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah ini," ucapnya.
Terakhir yang juga perlu diperhatikan pemerintah, lanjutnya, terkait penunjukan langsung badan usaha yang akan menyediakan vaksin mandiri. Irma mengingatkan, jangan sampai program tersebut justru jadi celah terjadinya korupsi.
"Dari titik keamanan pelaku usaha yang tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki track record untuk vaksinasi mandiri, secara apa etik di bidang pengadaan obat vaksinasi. Seperti apa kemudian penunjukan langsung ini juga sangat sarat peluang penyalahgunaan korupsi, penyalahgunaan pengadaan vaksin," pungkas Irma.
Baca Juga: Peneliti Minta Penundaan Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Pfizer
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Terkini
-
Sakit dan Trauma Akibat Infus Gagal? USG Jadi Solusi Aman Akses Pembuluh Darah!
-
Dokter Ungkap Fakta Mengejutkan soal Infertilitas Pria dan Solusinya
-
Mitos atau Fakta: Biopsi Bisa Bikin Kanker Payudara Menyebar? Ini Kata Ahli
-
Stroke Mengintai, Kenali FAST yang Bisa Selamatkan Nyawa dalam 4,5 Jam!
-
Dari Laboratorium ITB, Lahir Teknologi Inovatif untuk Menjaga Kelembapan dan Kesehatan Kulit Bayi
-
Manfaatkan Musik dan Lagu, Enervon Gold Bantu Penyintas Stroke Temukan Cara Baru Berkomunikasi
-
Gerakan Peduli Kanker Payudara, YKPI Ajak Perempuan Cintai Diri Lewat Hidup Sehat
-
Krisis Iklim Kian Mengancam Kesehatan Dunia: Ribuan Nyawa Melayang, Triliunan Dolar Hilang
-
Pertama di Indonesia: Terobosan Berbasis AI untuk Tingkatkan Akurasi Diagnosis Kanker Payudara
-
Jangan Abaikan! SADANIS: Kunci Selamatkan Diri dari Kanker Payudara yang Sering Terlewat