Mundur dari Jabatan di Tengah Pandemi Covid-19, Eks Menkes Prancis Digugat!

Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan Prancis Agnes Buzyn tengah bersiap menghadapi gugatan dari Pengadilan Kehakiman Republik. Ia diduga bertanggung jawab terhadap kelalaian penanganan pandemi Covid-19 yang memakan ribuan korban jiwa.

Melansir BBC Indonesia, jaksa penuntut umum menyebut tindakan Buzyn yang mundur sebagai Menteri Kesehatan untuk mengikuti pemilihan wali kota Paris membahayakan nyawa orang lain.

Buzyn, yang pada akhirnya kalah dalam pemilihan tersebut, kini bergabung dalam kabinet Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dipimpin Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pada sesi mendengarkan kesaksian hari Jumat (10/09) kemarin, perempuan 58 tahun itu mengatakan dirinya menyambut baik kesempatan untuk menjelaskan dan "untuk menegakkan kebenaran", sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP.

Dia menegaskan bahwa tak akan membiarkan tindakan pemerintah atau dirinya sendiri didiskreditkan "ketika kami melakukan banyak hal untuk mempersiapkan negara kami menghadapi krisis kesehatan global".

Buzyn menjadi menteri kesehatan Prancis pada Mei 2017, dan mengundurkan diri hanya beberapa pekan setelah kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Prancis.

Agnès Buzyn menjadi orang yang menjadi pusat perhatian, karena sebelum dia mundur dari jabatan menteri kesehatan, dia membuat pernyataaan yang tampaknya menunjukkan bahwa situasi terkendali. Tapi belakangan dia mengatakan hal sebaliknya, bahwa saat dia meninggalkan kantor kementerian ia mengetahui bahwa bencana itu hendak melanda.

Pengadilan juga menyelidiki kelalaian dalam penyediaan APD untuk tenaga kesehatan, dan kegamangan kebijakan terkait penggunaan masker.

Tapi banyak kalangan di pusaran politik Prancis - termasuk oposisi - yang menganggap tindakan dari pengadilan itu bermasalah.

Baca Juga: 8 Pesona Tiphaine Poulon, Model Prancis Mualaf yang Kepincut Pria Aceh

Mereka khawatir sebuah cabang yudisial yang terlalu agresif akan melumpuhkan eksekutif - dan menimbulkan ketakutan bagi para menteri mengambil tindakan dan takut dituntut sehingga membuat respons yang sangat berhati-hati terhadap krisis yang terjadi.

Prancis mendirikan Pengadilan Keadilan Republik atau Cour de Justice de La Republique pada 1993. Tujuannya, untuk menyelidiki kalangan menteri yang diduga melakukan pelanggaran.

Penyelidikan terhadap Agnès Buzyn merupakan bagian dari penyelidikan yang luas terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah - termasuk kesiapannya, perubahan kebijakan, serta respons pemerintah terhadap hasil penelitian terhadap virus.

Kementerian Kesehatan Prancis yang saat ini dipimpin Olivier Véran, bisa juga dipanggil ke hadapan dewan hakim yang sama dalam beberapa minggu mendatang.

Hingga Jumat kemarin, Prancis melaporkan 9.966 kasus lebih tinggi selama 24 jam terakhir, dibandingkan Jumat sebelumnya yaitu 13.466 kasus.

Secara keseluruhan kasus Covid-19 di Prancis mencapai 6,7 juta kasus, dan lebih dari 113.000 kematian, menurut data Johns Hopkins University.