Ingat! Pandemi Belum Berakhir, Satgas Covid-19 Minta Kasus Turun Bukan Alasan Euforia

Suara.com - Kasus Covid-19 di Indonesia yang turun dalam beberapa pekan terakhir seharusnya dijadikan pelajaran, bahwa penanganan pandemi Covid-19 perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Terkait hal ini, juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kasus yang turun dan terkendali bukan alasan untuk lengah. Sebab, risiko lonjakan kasus virus Corona gelombang selanjutnya tetap ada.

Untuk mencegahnya, Indonesia terus belajar dari pengalaman keberhasilan penanganan beberapa negara yang secara cepat mengatasi lonjakan kedua dan ketiga, seperti India, Jepang, Vietnam dan Turki.

“Kecepatan dan ketepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh sebuah negara mengindikasikan ketahanan sistem kesehatannya, serta kemampuan adaptasi seluruh lapisan masyarakatnya terhadap permasalahan kesehatan,” kata Wiku dikutip dari situs resmi Satgas Covid-19.

Lebih jelasnya, pertama, kasus di India sempat meningkat tajam dalam lonjakan kedua dibandingkan lonjakan pertama. Bahkan kasus harian bertambah hingga 414.433 kasus per hari. Namun, kenaikan selama 3 bulan ini akhirnya berhasil turun hingga mencapai 90 persen dalam waktu 2 bulan.

“Penurunan ini terus bertahan hingga saat ini, yang menandakan penurunan telah bertahan selama 5 bulan," imbuh Wiku.

Kedua, Jepang pada lonjakan kasus ketiga kasus naik sangat tajam jika dibandingkan lonjakan pertama dan kedua. Lonjakan ketiga berlangsung 1 bulan dengan kenaikan kasus hingga 26.121 kasus per hari. Setelahnya, kasus dapat turun sebesar 98 persen dalam waktu 2 bulan.

Ketiga, Vietnam meski sempat menjadi negara dengan penanganan terbaik di dunia dan hampir berhasil mengeradikasi COVID-19 sepanjang tahun 2020 dan awal 2021. Namun, tiba-tiba kasusnya melonjak selama 2 bulan hingga mencapai puncak, dan kemudian berhasil turun 73 persen dalam waktu 2 bulan.

Keempat, Turki, dimana kasusnya naik selama 3 bulan, kemudian berhasil turun 93 persen dalam waktu 3 bulan. Namun sayangnya, saat ini kasusnya kembali menunjukkan peningkatan.

Baca Juga: Penerbangan Internasional di Bali Dibuka, Jokowi Minta Kasus Covid-19 Tetap Terkendali

Dari pengalaman keempat negara tersebut, Indonesia terlihat lebih baik dari India dan Turki. Kedua negara ini membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengatasinya, sementara Indonesia hanya dalam waktu 2 bulan berhasil mengatasi.

Akan tetapi, dari besaran penurunan kasusnya, Indonesia bersaing dengan Jepang, dengan angka penurunan yang sama, sebesar 98 persen. Sementara negara-negara lain seperti Vietnam di angka 73 persen, India 90 persen dan Turki 93 persen.

“Perbedaannya, Indonesia sebagai negara besar membutuhkan waktu lebih lama mencapai 98 persen penurunan, yaitu 3 bulan. Dibandingkan Jepang hanya butuh waktu 2 bulan,” katanya.

Di Indonesia, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri dampak mobilisasi masyarakat meningkat serta kegiatan berkumpul dan mengunjungi keluarga.

Kegiatan seperti ini memberi ruang penyebaran varian delta di tengah masyarakat. Menghadapi ini, Indonesia bergerak cepat menerapkan kebijakan berlapis.

Kebijakan tersebut meliputi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat kabupaten/kota, pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan respon cepat penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penyediaan tempat isolasi terpusat di beberapa daerah dengan kasus yang tinggi, pengawasan protokol kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Satgas Posko daerah, penguatan infrastruktur digital kesehatan, serta peningkatan cakupan vaksinasi.

“Aplikasi kebijakan berlapis ini menjadi kunci keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain,” lanjut Wiku.

Untuk itu, dari mempelajari pengalaman beberapa negara tersebut, penurunan kasus saat ini harus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Indonesia dapat memetik pelajaran yang dilakukan negara-negara tersebut dalam mengatasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

Seperti turunnya kasus tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat lengah. Justru, protokol kesehatan harus lebih disiplin dan ketat oleh masyarakat dalam beraktivitas. Lalu, setiap aktivitas masyarakat harus diawasi ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan, terutama yang berpotensi meningkatkan penularan seperti kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial dan ekonomi.

“Pembukaan kegiatan pariwisata utamanya pada turis asing perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Persiapan pembukaan pintu masuk negara memerlukan persiapan matang dimulai dari proses skrining ketat pelaku perjalanan, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, mulai dari transportasi, penginapan, hingga objek pariwisata baik oleh turis maupun masyarakat lokal. Pemerintah daerah wajib mengendalikan dan mengawasi jangan sampai pembukaan sektor pariwisata menyebabkan lonjakkan kasus,” pungkas Wiku.