Suara.com - Pemilu 2024 semakin dekat, sejumlah isu dan kabar tak sedap seputar dunia politik Indonesia semakin merebak. Salah satunya adalah kabar mengenai adanya aliran dana Rp 1 triliun ke partai politik untuk digunakan dalam Pemilu 2024.
Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK) pada Januari silam. Penyataan PPATK tersebut lantas membuah gaduh perpolitikan Indonesia sehingga menimbulkan respon dari sejumlah parpol.
Seperti apa isu Rp 1 triliun untuk parpol tersebut? Berikut ulasannya.
Pertama kali diembuskan PPATK
Kabar adanya aliran dana Rp 1 triliun ke partai politik untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2024, pertama kali diungkap oleh Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Handoko.
Hal itu disampaikan Danang dalam Rakornas PPATK di sebuah hotel di Jakarta pada Kamis (19/1/2023) lalu.
Ketika itu, Danang mengatakan yang Rp1 triliun yang mengalir ke partai politik itu berasal dari salah satu kasus kejahatan lingkungan.
"Itu alirannya (Rp 1 triliun) ke mana? Ada yang ke anggota parpol. Ini (membuktikan) bahwa sudah mulai dari sekarang ada persiapan dalam rangka (Pemilu) 2024," kata Danang.
Dana Rp 1 triliun mengalir ke parpol sudah 3 tahun
Baca Juga: Apa Itu Partai Prima? Parpol Baru 'Kecil-kecil Cabe Rawit' Menang Gugatan atas KPU
Penyataan Danang Tri Handoko dikuatkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dalam kesempatan berbeda, Ivan menyatakan, PPATK menemukan adanya aliran dana Rp 1 triliun itu ketika sedang melakukan riset permodalan Pemilu 2024.
Menurut dia, PPATK memantau transaksi keuangan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembalakan liar.
Setela ditelisik lebih jauh, orang-orang yang terjerat kasus lingkungan tersebut mengalirkan uang hasil kejahatannya ke anggota partai politik. Dan menurut dia, sebagian dari dana Rp1 triliun itu telah mengalir ke anggota parpol sejak 3 tahun lalu.
LSM Greenpeace angkat suara
LSM lingkungan internasional Greenpeace ikut angkat suara mengenai temuan PPATK mengenai adanya dugaan aliran dana dari kejahatan lingkungan ke partai politik.
Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Tata Mustasya mengatakan, angka Rp 1 triliun yang disebut PPATK itu temasuk baru sebagian kecil yang terungkap.
Berita Terkait
-
Apa Itu Partai Prima? Parpol Baru 'Kecil-kecil Cabe Rawit' Menang Gugatan atas KPU
-
Ramai Kabar Rafael Alun Trisambodo Niat Kabur ke Luar Negeri, Ayah Mario Dandy Diminta Hadapi Proses
-
Bahas Serius Transaksi Rp 349 Triliun, Komisi III DPR Wacanakan Bentuk Pansus
-
Songsong Pilpres 2024, Relawan Anies Kampanyekan Politik Sejuk dan Damai
-
Ngeri! Transaksi Mencurigakan Bukan Cuma 300 Triliun, Kata Ivan PPATK Begini
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024