Makan Siang Gratis Masih Sebatas Program Kampanye, Legislator: Terlalu Dini Bank Dunia Berkomentar

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, El Mukhamad Misbakhun mempertanyakan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen yang mengeluarkan pendapat mengenai program makan siang gratis. Makan siang gratis tersebut merupakan salah satu program kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Ia mempertanyakan atas Satu yang mengomentari program makan siang gratis. Sebab menurutnya, makan siang gratis masih merupakan program kampanye.

Baca Juga:

Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?

Tanduk PDIP Masih Tumpul Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Sikap 'Diam' Megawati Jadi Tanda Tanya

Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M

Nantinya, kata Misbakhun, program kampanye baru bisa dialokasikan di APBN apabila memang telah direalisasikan.

"Kalau sudah menjadi program di APBN itu kan menjadi alokasi anggaran, iya, kan. Selama ini uangnya pemerintah kan dari penerimaan negara, baik itu penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak," tutur Misbakhun dihubungi, Kamis (29/2/2024).

Misbakhun menekankan program makan siang gratis yang saat ini masih merupakan program kampanye.

Baca Juga: Intip Menu Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran untuk Anak Sekolah, Rp 15 Ribu Isi Apa Saja?

Tetapi tentu nantinya akan dibicarakan bila memang program tersebut dieksekusi dan menjadi program di APBN.

Politikus Partai Golkar ini lantas menanggapi ihwal wanti-wanti dari Bank Dunia terkait beban utang. Misbakhun menekankan tentu DPR dan pemerintah akan berpegang terhadap batasan defisit fiskal.

"Tapi kalau, kalau, anggaran kita kan selalu punya alokasi defisit 3 persen. Alokasi defisit 3 persen," kata Misbakhun.

Selebihnya, Misbakhun tidak mengomentari lebih jauh perihal sorotan Bank Dunia. Ia hanya menegaskan, DPR bersama pemerintah nantinya akan memastikan alokasi anggaran untuk pogram makan siang gratis akan dilihat secara seksama.

"Itu kan kalau program kampanye dieksekusi akan menjadi program pembangunan. Menjadi program yang ada di APBN. Ya, enggak bisa dong terus kemudian terlalu awal mengomentari," ujarnya.

Bank Dunia Ikut Komentar