Kemdikbud: Pembelajaran Jarak Jauh Bukan Kebijakan, Tetapi Pilihan

Suara.com - Di masa pandemi Covid-19, tidak hanya bisnis yang terkena dampak. Proses belajar mengajar siswa di sekolah juga ikut terganggu. Karena itu, sejak pandemi terjadi, anak-anak mau tidak mau harus belajar secara daring di rumah.

Tapi, Ditjen Paud Dikdasmen Jumeri S.TP., M.Si menekankan bahwa pembelajaran jarak jauh bukanlah sebuah kebijakan, melainkan sebuah pilihan.

“Jadi PJJ itu bukan kebijakan, tapi pilihan yang mesti diambil agar kita tetap sehat dan selamat. Jadi sekali lagi bukan kebijakan,” ungkapnya pada konferensi pers virtual 'AQUA dan Sekolah.mu Ajak Anak Indonesia Kelola Sampah melalui e-Learning Interaktif', Kamis (6/5/2021).

Ia mengatakan, selama PJJ banyak murid yang mengalami kesulitan. Misalnya saja, tidak semua bisa mengakses jaringan yang memadai, juga terbatasnya internet.

“Juga ada daerah yang tidak memiliki jaringan, juga keterbatasan internet dan kuota. Kemudian keterbatasan orangtuanya dan guru dalam membantu anak-anaknya untuk belajar daring,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia menambahkan proses belajar tatap muka juga terbatas waktunya. Jika guru mengunjungi rumah muridnya, hal ini membuat kondisi belajar jadi kurang kondusif.

“Kemudian yang luring, maka juga terbatas waktunya untuk mengunjungi murid secara door to door. Juga jumlah guru yang terbatas, dan kondisi belajar yang kurang kondusif. Selain itu, kadang orang tua juga melarang gurunya datang karena takut tertular,” jelas Jumeri.

Upaya untuk mengatasi ini, Jumeri mengatakan ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Salah satunya bantuan pulsa atau kuota internet.

“Upaya Kemdikbud untuk mengatasi ini, ada beberapa hal yang ditempuh, salah satunya bantuan pulsa atau kuota internet. Kemudian kita juga menyediakan layanan sumber belajar, seperti rumah belajar, ada tayangan TV dan Radio, juga organisasi profesi yang menginisiasi sumber belajar,” pungkasnya.

Baca Juga: Sempat Sulit PJJ, Siswa SD Ini Akhirnya Bisa Belajar Online