Selat Malaka Punya Siapa? Indonesia Tidak Bisa Sembarangan Tarik 'Tol Laut' Seperti Ide Purbaya

Bahkan, tingkat kepadatan lalu lintasnya disebut-sebut melampaui Selat Hormuz, yang selama ini dikenal sebagai jalur energi global.

Karena itulah, stabilitas Selat Malaka menjadi kepentingan bersama, bukan hanya bagi negara pesisir, tetapi juga bagi ekonomi dunia.

Polemik Tarif Selat Malaka: Bisa atau Tidak?

Wacana penarikan tarif terhadap kapal yang melintas sempat mencuat setelah pernyataan Menkeu Purbaya yang membandingkan Selat Malaka dengan Selat Hormuz.

"Kita berada di jalur perdagangan dan energi global strategis, tapi kita tidak mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Malaka. Sekarang Iran berupaya mengenakan biaya pada kapal yang melewati Selat Hormuz," kata Purbaya dalam Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bukan? Singapura kecil, Malaysia mirip, mungkin kita bisa membaginya menjadi dua," sambungnya sambil tertawa.

Namun, Purbaya kemudian meluruskan pernyataannya. "Seandainya saja sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak," ucapnya.

Walau diakhiri dengan penegasan bahwa realitanya tidak semudah itu, pernyataan Purbaya itu terlanjur sampai ke telinga para diplomat negara tetangga.

Perwakilan dari Malaysia menegaskan bahwa segala kebijakan di Selat Malaka harus melibatkan semua negara pesisir, tidak bisa diputuskan sepihak.

Sementara itu, Singapura menekankan bahwa kebebasan navigasi adalah prinsip utama yang tidak bisa dikompromikan.

Baca Juga: Isi Lengkap Candaan Menkeu Purbaya soal Selat Malaka yang Bikin Malaysia dan Singapura Berang

Dari sisi Indonesia, pemerintah melalui kementerian terkait langsung memberi klarifikasi bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip UNCLOS. Dengan kata lain, penerapan “tol laut” di Selat Malaka bukanlah hal yang bisa dilakukan secara bebas.

“Kami berharap jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling mendukung. Indonesia tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu (menarik tarif),” tegas Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono.

Kontributor : Trias Rohmadoni