Harapan Muhaimin pada Pertemuan Colombo Process

Suara.com - Jakarta, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara negara pengirim dan penerima pekerja migran dibutuhkan  untuk mengembangkan partnership program peningkatan kualitas standar pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja, pelatihan bahasa, etos dan budaya kerja, serta regulasi di negara setempat

“Kita berharap  pertemuan Colombo Process nantinya  semakin memperkuat posisi negara-negara anggota dalam bernegosiasi dengan negara-negara penerima. Dan menghidupkan kembali dialog antar negara-negara anggota dengan melibatkan negara tujuan tenaga kerja yang relevan, termasuk negara pengamat,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Matamata.com.

Berdasarkan data statistik, diperkirakan setiap tahun terdapat lebih dari  2,5 juta pekerja di wilayah Asia meninggalkan negara asalnya untuk bekerja di Negara lain.

Sebagian besar mereka bekerja di wilayah Timur Tengah untuk melakukan berbagai pekerjaan dibidang jasa, perdagangan dan konstruksi, sedangkan sebagian lagi bekerja di wilayah Amerika Serikat, Eropa dan Negara lainnya di Asia.

Sedangkan pertemuan CP ke IV yang diadakan pada 19-21 April 2011 di Dhaka, Bangladesh, menyepakati Dhaka Declaration dan Operating Modalities.

Pokok-pokok isi Dhaka Declaration antara lain menggaris bawahi komitmen negara-negara anggota sebagai berikut:

1.   Promosi dan perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan keluarganya;
2.  Promosi pekerjaan layak bagi pekerja migran termasuk bagi mereka dengan gaji dan keterampilan rendah;
3.  Penanganan secara khusus terhadap pekerja migran dari kelompok rentan, khususnya perempuan, pekerja domestik, pekerja dengan keahlian dan gaji  rendah;
4.  Mendirikan mekanisme pelayanan pekerja migran dengan sistem pelayanan satu atap (one-stop migrant workers’ resource center) yang menyediakan informasi, pelatihan dan pelayanan termasuk sebelum berangkat dan setelah tiba;
5.  Capacity Building, Coherency and Coordination yang melibatkan pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam hal information sharing mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur, peluang kerja, informasi sosial ekonomi dan sosial budaya;
6.  Pertukaran best practices penanganan pekerja migran di antara negara CP dan mendorong peningkatan dialog dan kerjasama antara negara-negara asal, tujuan dan transit terkait penanganan isu pekerja migran.