Suara.com - Jakarta, Hingga saat ini Pemilu 2014 dipandang masih rawan dari kekacauan bahkan konflik sosial dan bisa berujung bentrokan massa.
Pandangan tersebut dinyatakan Adi Masardi, mantan juru bicara presiden era Abdurrahman Wahid dalam diskusi bertema "10 Potensi Masalah Pemilu 2014" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini,Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).
"Jika 10 Potensi Masalah Pemilu 2014 ini tidak segera diselesaikan atau diantisipasi, maka akan terjadi chaos (kekacauan) bahkan bentrok (massa, red) secara fisik," tegas aktivis prularisme dan pro demokrasi tersebut.
Berikut 10 Potensi Masalah Pemilu 2014 yang disampaikan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargen, dalam diskusi tersebut:
1. Sosialisasi kandidat calon legislatif tidak optimal, karena masih didominasi sosialisasi sosok atau figur.
2. Model kampanye partai politik masih bertumpu pada politik visual dengan menjual figur.
3. Kecurigaan terhadap netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu masih menjadi beban berat bagi partai politik dan masyarakat pemilih.
4. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan KPU.
5. Persoalan saksi yang semula hendak didanai negara. Dana saksi dinilai masyarakat tidak tepat sasaran, karena seharusnya partai menyiapkan dana sendiri untuk membayar para saksi yang ditepatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Kecurigaan terhadap aparat keamanan.
7. Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang tidak bisa menarik jarak dari KPU dan cenderung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.
8. Money politics atau politik uang dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, masih menjadi hantu Pemilu 2014.
9. Tabulasi suara KPU masih dicurigai sebagai peluang manipulasi suara, jika belum disiapkan mekanisme transparansi perhitungan suara yang bisa diamati publik setiap saat, sepanjang proses perhitungan suara secara nasional dilakukan.
10. Kekerasan politik berpotensi terjadi di daerah yang sentimen primordialnya masih kental.
Berita Terkait
-
Geger Rocky Gerung Ramal Duet Gibran-Jokowi di 2029: Sah Secara Undang-undang Dasar!
-
Jokowi Perintahkan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan 'Sentil' Balik: Pemilu Masih Jauh!
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Discord Jadi Alat Pemilu Gen Z Nepal: Kelebihan dan Kekurangan Platform Gamers Ini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Sidang Patok Ilegal, Hakim Cecar Saksi: Siapa Sebenarnya yang Tak Boleh Ada di Lokasi?
-
DPRD Dorong Pasar Jaya Bangun Hunian di Atas Pasar untuk Atasi Krisis Perumahan Jakarta
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan
-
Tak Terima Hendak Ditinggal, Suami di Kebon Jeruk Jerat Leher Istri Pakai Tali Tas Hingga Tewas
-
Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi