Didesak Mundur dari Kursi Gubernur, Ini Tanggapan Jokowi

Suara.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mundur dan mengancam akan menggalang dukungan penggunaan hak angket DPRD bila calon presiden dari PDI Perjuangan itu tak mau menuruti desakan mereka.

Apa tanggapan Jokowi atas desakan Fraksi Gerindra?

"Itu urusan gua," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/4/2014).

Jokowi menjelaskan, apakah nanti ia mundur atau tidak dari kursi gubernur, saat ini hal itu tengah dikaji dari perspektif hukum dan ketatanegaraan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Kemudian terkait apakah ada kontrak politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sewaktu duet bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu sehingga Partai Gerindra memutuskan untuk memintanya mundur, Jokowi mengatakan, "Kontrak apa? Kontraknya, kontraknya kenapa, enggak ada. Kontrak Batu Tulis, kontrak ini."

Lebih lanjut, mantan Walikota Solo itu mengatakan desakan dari Fraksi Gerindra itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Ahok.

"Ya ngga gimana-gimana, gimana-gimana? Tiap hari ketemu tiap hari rapat setiap hari menyelesaikan pekerjaan," kata dia.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengancam untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lewat hak angket. Mereka kecewa sejak Jokowi deklarasi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

“Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.

Sanusi mengatakan akan konsolidasi dengan fraksi lain di DPRD untuk menggunakan hak angket. Ia memberi batas waktu kepada Jokowi untuk mundur sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran calon presiden.

“Pokoknya kami kasih waktu sampai KPU membuka pendaftaran calon? presiden. Kalau sudah pembukaan pendaftaran, Jokowi belum mundur, kita ajukan hak angket,” kata Sanusi.