Jokowi Tak Ingin Ada Lagi PNS DKI jadi Tersangka Korupsi

Suara.com - Dalam rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/4/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkit kembali kasus bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB) karatan.

"Contohnya bus, ini perlu menjadi titik perhatian. Hati-hati uang APBD kita gede, saya akan proteksi ibu bapak terus terutama dinas-dinas yang pegang anggaran gede. Saya tidak mau dengar lagi ada yang menjadi tersangka, jangan. Sedih saya dengarnya. Kalau sudah masuk ke wilayah hukum kita nggak bisa apa-apa. Saya hanya mengingatkan," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan hal itu di tengah-tengah pemaparan tentang pengoptimalkan penyerapan APBD 2014. Terhitung hingga 8 April 2014, penyerapan APBD baru 4,66 persen untuk pembangunan.

"APBD kita sangat besar sekali, tahun lalu hanya Rp51 triliun, yang sekarang Rp72 triliun. Uang sebanyak itu kalau tidak tepat akhirnya kualitas barang akan jadi masalah. Saya ingatkan sekarang-sekarang, maju-maju. Masalahnya ini berkaitan dengan fisik, konstruksi, dan waktu," ujarnya.

Jokowi mengimbau bawahannya untuk menyerap anggaran dengan cepat sehingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak membengkak.

Walau Jokowi memberikan imbauan agar dana cepat diserap, ia juga mengingatkan agar para pegawai pemerintah tidak sembarangan menggunakan APBD.

"Pengawasan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran tetap harus dijaga," katanya.