Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan kualitas Ujian Nasional (UN) untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada tahun ini,
"Soal UN pada tahun ini kualitasnnya merujuk pada TIMSS dan PISA sehingga UN ini bukan hanya menjadi 'sampling' tapi juga sensus sehingga UN berguna untuk pemetaan dan perbaikan proses belajar-mengajar kita," kata Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta, Minggu.
TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study dan PISA adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yaitu sistem penelitian yang digunakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk pelajar mulai usia 15 tahun mengenai pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam dan membaca.
"Kategorinya adalah 20 persen sulit, 70 persen sedang dan 10 persen mudah, namun kisi-kisi soal tetap sama hanya kesulitannya saja yang berbeda, sehingga UN dapat menjadi ukuran untuk perbaikan internal maupun referensi yang bisa diapakai secara internasional," tambah Nuh.
Ia juga mengaku tidak menargetkan persentase kelulusan peserta UN. "Kami tidak pernah menargetkan kelulusan, karena sampai saat ini sudah 99 persen lulus, jadi mau diapakan lagi? Kami mengejar kualitas baik kualitas pelaksanaan maupun kualitas hasil yaitu UN sebagai pemetaan rinci tiap satuan pendidikan per mata pelajaran dan kualitas sebagai integrasi vertikal untuk penerimaan ke Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Nuh.
Integritas vertikal artinya hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri.
Namun Kemendikbud tidak membuat aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan nilai rapor sebagai persyaratan masuk PTN karena penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing PTN karena berpedaan penilaian nilai rapor.
"Sekarang nilai UN masuk rumus kalkulasi diterima atau tidak ke PTN, jadi nilai UN harus diserahkan langsung ke PTN untuk diolah dan ada rumusan nilainya," tambah Nuh.
Namun ia menghimbau agar para siswa tidak perlu bersikap berlebihan terhadap UN. "Tidak perlu berlebihan menanggapi UN dan tidak usah percaya isu mengenai bocoran soal atau jawaban, biasakan terlatih bekerja dengan jujur," tegas Nuh.
Jangan Percaya Kunci Jawaban
Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kepada seluruh siswa jangan percaya adanya kunci jawaban yang beredar saat pelaksaan UN. Ditegaskan, soal UN tidak mungkin bocor karena dijaga ketat.
"Jadi sekali lagi jangan percaya dan tergiur bila ada yang menawarkan adanya kunci jawaban untuk menjawab soal ujian tersebut," ujar dia.
Hal senada dikatakan Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Mochamad Iriawan. Ia mengimbau kepada seluruh peserta UN agar tidak percaya kepada kunci jawaban yang beredar saat pelaksanaan ujian.
"Setiap peserta UN harus percaya kepada kemampuannya masing-masing, karena kunci jawaban tersebut sudah pasti palsu, karena dalam pelaksanaan UN lembar soal dijaga ketat oleh kami dan dijamin tidak akan bocor," kata Iriawan.
Menurutnya, lembar soal yang didistribusikan juga dijaga ketat oleh anggotanya yang dibantu petugas keamanan lainnya seperti dari TNI maupun pengamanan langsung dari pemerintah daerah setempat, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran lembar soal UN. Jika nantinya ada yang sengaja memberikan kunci jawaban, maka pelajar tidak perlu takut segera laporkan kepada yang berwajib seperti polisi.
Selain itu, pihaknya juga akan memburu siapa oknum yang membocorkan kunci jawaban soal UN itu, jika ditemukan akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, yang terpenting, seluruh peserta UN percaya diri akan kemampuannya karena jika ada kunci jawaban yang beredar maka pihakanya yakin itu adalah palsu dan hanya ingin menjerumuskan saja.
Berita Terkait
-
Anugerah Diktisaintek 2025: Apresiasi untuk Kontributor Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Hak yang Dinamai Bantuan: Cara Halus Menghapus Tanggung Jawab Negara
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri
-
Soroti Penangkapan Massal, Mahfud MD Minta Penahanan Ribuan Demonstran Dievaluasi
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?