Suara.com - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto mengajak alim ulamah yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung perjuangan memerangi peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Kasus peredaran narkoba di Kota Bogor sudah sangat memprihatikan. Baru kemarin dua oknum Satpol PP ditangkap kepolisian karena mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba," ujar Bima dihadapan puluhan anggota MUI dalam sosialisasi dan pembinaan PHBS dan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan MUI Kota Bogor, Kamis.
Bima mengatakan, tertangkapnya dua oknum Satpol PP mengkonsumsi narkoba saat bertugas di Balai Kota Bogor yang jaraknya tidak jauh dari ruang kerjanya serta Mesjid di komplek Sekretariat Pemerintah Kota Bogor menjadi tamparan keras bagi dirinya.
"Tidak hanya mengkonsumsi, mereka juga mengedarkan. Dan itu dilakukannya di Balai Kota dekat dari ruang kerja wali kota dan mesjid," ujar Bima dengan nada kecewa.
Dihadapan Ketua MUI Kota Bogor KH Adam Ibrahim dan seluruh alim ulama yang hadir dalam sosialisasi tersebut, Bima kembali menegaskan pernyataannya untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Saya nyatakan perang terhadap narkoba, kalau ada bandar narkoba yang menyaksikan acara ini. Tatap mata saya, saya pastikan mereka tidak akan bisa beredar disini, siapapun pelakunya, orangnya akan kita tindak secara hukum," ujar Bima.
Upaya memerangi narkoba telah dimulai sejak ditangkapnya dua oknum Satpol PP tersebut, dirinya menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memeriksa urine seluruh anggota pamong praja yang bertugas di Balai Kota.
Tes urine akan dilakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, mulai dari pegawai tingkat bawah hingga kepala dinas, termasuk camat serta kelurahan.
"Nanti akan masuk ke tingkat sekolahan, kita akan lakukan tes urine untuk pelajar, guru dan seluruh kalangan pendidikan. Ini dilakukan bertahap secara berkelanjutan," ujar Bima Menurut Bima, tes urine dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa seluruh pegawai negeri sipil dan pemerintahan di Kota Bogor bebas dari narkoba, demikian juga masyarakat dan pelajar.
Bima mengajak Manjelis Ulama Kota Bogor untuk ikut merapatkan barisan memerangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Melindungi masa depan generasi muda dan bangsa dari ancaman buruk barang haram tersebut.
"MUI memiliki peran besar dalam menyampaikan kepada masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Ulama itu adalah guru yang digugu dan ditiru. Maka ulama lebih didengar dari pada wali kota," ujar Bima. (Antara)
Berita Terkait
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Bongkar Diperas Rp300 Miliar Hingga Diancam saat di Sel, Ammar Zoni Blak-blakan ke Hakim
-
Perut Isinya Sekilo Sabu, Aksi Gila Pasutri Pakistan Telan 159 Kapsul Demi Lolos di Bandara Soetta
-
Pakai Aplikasi Zangi, Ammar Zoni Ungkap Cara Hubungi Pacar dari Lapas
-
Sidang Ammar Zoni: Mengaki Ditawari Uang Rp10 Juta Jadi Pengawas Narkoba
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar