Suara.com - Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui kalau Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta kerap kecolongan terkait fungsi pengawasan sekolah di Jakarta. Pernyataan itu merespon kasus sodomi di Jakarta International School (JIS) Pondok Indah.
Jokowi mengungkapkan perlunya aksi ‘blusukan’ untuk mendeteksi permasalahan di sekolah. Dia menuding bawahannya yang cuma kongkow-kongkow di kantor ketimbang melakukan pengawasan langsung.
"Kita nih sering kedodoran soal manajemen lapangan, controling lapangan, checking lapangan, di semua hal. Mengatasinya dengan memperkuat memperketat jangan hanya duduk di kantor. Orang lapangan, orang pengawasan, orang supervisi hanya duduk di kantor saja, jadi siapa yang mau dilihat," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Dia menambahkan, Pemprov DKI tidak akan membuat tim khusus untuk ikut campur dalam kasus kejahatan seksual itu. Sebab, menurutnya sudah ada lembaga yang mengurus kasus pelecehan seksual di JIS ini.
"Tidak sedikit-dikit buat tim sedikit-dikit, buat tim. Lembaganya sudah ada semuanya, hanya memang perlu memperkuat orang yang ada di lapangan jangan sampai semuanya pengen enak, duduk-duduk di kantor duduk di tempat ber-AC dan lapangannya tidak dikuasai," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos