Suara.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Jaringan Kerakyatan Lampung demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jum'at, (9/5/2014), siang.
Mereka meminta lembaga KPK mengawasi proses penyelesaian sengketa Pilkada Lampung yang sekarang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam aksi, mereka membentangkan spanduk. Spanduk yang mereka bentangkan bertuliskan: "Ingat Kasus Suap Akil Mochtar, Ayo KPK Awasi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung."
Para demonstran mengaku curiga dengan hasil Pilkada Lampung, terlebih setelah kasus ini masuk ke MK. Mereka meminta KPK aktif memonitor untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
"Kami meminta kepada KPK agar mencegah terjadinya peluang persekongkolan. Jahat antara pengusaha, pemerintah boneka ciptaan pengusaha, dan para hakim konstitusi sebagai garda hukum terdepan," kata koordinator lapangan Jaringan Kerakyatan Lampung, Rakhmat Husein DC.
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah memasuki masa sidang di MK. Pada Rabu (30/4/2014) lalu, sidang digelar dengan agenda untuk mendengar keterangan saksi-saksi pemohon sengketa.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
Terkini
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?
-
Lumpur Setinggi 2 Meter Mustahil Disingkirkan? Ini Solusi Manfaatkan Kayu Gelondongan Sisa Banjir
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?