Politisi Golkar: Tak Mungkin Demokrat Bisa Usung Sri Sultan

Suara.com - Partai Demokrat membidik politisi senior Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk diusung menjadi calon presiden (capres). Kemudian calon wakil presiden (cawapres) –nya berasal dari hasil konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat.

Wacana mengusung Raja Jawa muncul karena berdasarkan survei terakhir terhadap 11 peserta konvensi capres, tingkat elektabilitas mereka masih rendah atau kalah jauh bila dibandingkan elektabilitas yang dimiliki capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Untuk menyiasatinya, beberapa petinggi Demokrat kemudian menggagas untuk meminang Sultan karena tingkat elektabilitasnya, terutama di Pulau Jawa, sangat tinggi.

Menanggapi wacana tersebut, politisi senior Partai Golkar Anton Lesiangi mengaku pesimistis bakal menjadi kenyataan. Antara lain, karena perolehan suara Partai Demokrat di Pemilu Legislatif hanya 10,19 persen. Artinya, tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh UU. Yakni, dalam pengajuan pasangan capres dan cawapres, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20 persen dari jumlah kursi di DPR pada Pemilu Legislatif 2014, yaitu sebanyak 112 kursi, atau syarat minimal perolehan suara sah 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pileg 2014, yaitu sebanyak 31,243,123 suara.

“Partai Demokrat tidak bisa mendahului UU, karena peserta konvensi capres Demokrat itu semuanya pada dasarnya perorangan. Tidak datang dari partai. Partainya ya Demokrat. Perolehan suara partai itu kan dinomor empat, jumlahnya 10,19 persen. Berarti masih kurang 9,81 persen dan itu tidak sedikit. Lalu, siapa yang akan mengisi (kekurangan)?. Partai mana?, tidak ada, sehingga tidak bisa (mengusung Sultan),” kata Anton kepada suara.com, Kamis (15/5/2014).

Kemudian Anton mempertanyakan apakah kekurangan tersebut akan diisi Partai Demokrat dengan cara berkoalisi dengan Partai Golkar.

“Apa betul Golkar mau kerjasama (dengan Demokrat), kan tidak jelas. Jadi, kita juga jangan sembarangan, nanti kita kelihatan bodohnya kita,” kata Anton.

Menurut Anton, era Partai Demokrat bertengger di pemerintahan sudah selesai karena secara hitung-hitungan angka hasil Pemilu Legislatif 2014 tidak memungkinkan untuk itu.

“Apa dipikir Partai Demokrat dengan hasil 10,19 persen, dia lolos. Enggaklah, karena kurang,” ujar Anton.

Kemudian Anton mengandaikan nanti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bersedia berkoalisi dengan Partai Demokrat, tetap saja jumlahnya kurang. Pasalnya, Partai Hanura hanya meraih suara 5,26 persen suara di Pileg.

“Hanura bisa gabung, asal Golkar gabung. Masalahnya, Golkar tidak mau karena Ical (Aburizal Bakrie) tidak dapat apa-apa,” katanya.

Anton menilai wajar saja bila ada petinggi Partai Demokrat mewacanakan akan mengusung Sultan. Tapi, katanya, realitanya partai berlambang bintang mercy itu sulit. “Jadi, tidak mungkin. Kalau wacana sih bisa saja. Boleh saja. tapi kan tidak sampai (angkanya),” kata dia.