Suara.com - Dengan alasan meningkatkan kemampuan melindungi kawasan lautnya, Filipina tampaknya berharap kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) bisa berada di sekitarnya saat dibutuhkan.
Sehubungan dengan itu, yang terkait juga dengan perkembangan sengketa Laut Cina Selatan (LCS), Filipina kini menawarkan AS membangun pangkalan laut di Pulau Palawan, kawasan barat daya negeri itu --tepat di utara Pulau Kalimantan. Seperti marak diberitakan, Cina khususnya yang memiliki klaim atas LCS, belakangan tampak mulai meningkatkan aktivitasnya di kawasan itu.
Sebagaimana diketahui pula, kawasan kaya sumber daya alam itu telah lama menjadi pokok sengketa beberapa negara. Selain Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, serta Brunei dan Malaysia, juga punya klaim atas kawasan --atau minimal sebagian dari kawasan-- yang ramai dilintasi perdagangan bernilai 5 triliun dolar AS (Rp57.225 triliun) per tahun itu.
Bulan lalu, Filipina dan AS sendiri baru saja menandatangani apa yang disebut dengan EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement). Ini adalah semacam perjanjian yang memberi AS akses lebih luas ke pangkalan-pangkalan militer Filipina, termasuk juga membangun fasilitas baru, baik untuk kepentingan bencana maupun militer.
"(Pangkalan) Oyster Bay masih belum selesai dibangun, tapi kami perlu mengembangkannya untuk keperluan militer kami," ungkap Kepala Staf Militer Filipina, Jenderal Emmanuel Bautista, dalam wawancara televisi, Rabu (14/5/2014) malam, seperti dikutip Reuters.
"Barangkali melalui EDCA, hal itu bisa difasilitasi dan pembangunan lebih lanjut di Oyster Bay bisa terwujud," tuturnya lagi, merujuk pada pangkalan yang ada di Pulau Palawan tersebut.
Bautista menyatakan, pihaknya berharap AS mampu membantu biaya pembangunan yang saat ini sudah dimulai Filipina. AS juga diharapkan bisa mengembangkannya menjadi sebuah pangkalan utama untuk kepentingan angkatan laut kedua negara.
Oyster Bay sendiri hanya berjarak sekitar 160 km dari Kepulauan Spratly, di mana Cina telah mengklaim kepemilikan setidaknya atas sebuah gugus karang bernama Johnson South Reef. Cina pun belakangan disebut sudah mulai melakukan pembangunan landasan udara di tempat itu. (Reuters)
Berita Terkait
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Tekuk Vietnam Lewat Adu Penalti, Filipina Kejutan Sempurna SEA Games 2025
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana