Demokrat Kemungkinan akan Dukung Prabowo-Hatta

Suara.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarif Hassan telah menegaskan sikap resmi partainya di Pemilu Presiden 2014 adalah memilih untuk tidak berkoalisi, baik dengan poros yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla maupun poros yang mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

Namun dalam perkembangan, di pertengahan masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nanti -- tepatnya pertengahan bulan Juni -- akan ada pengarahan dari DPP Partai Demokrat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden, demikian dikatakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Jumat (23/5/2014) sore.

“Jadi setelah semua bermanuver, baru Demokrat punya arahan kepada semua kader di pertengahan kampanye nanti,” kata Mubarok.

Mubarok memprediksi nanti kader Partai Demokrat akan diarahkan untuk mendukung Prabowo-Hatta. Alasannya, saat berlangsung rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diselenggarakan pada Selasa (20/5/2014), tidak ada kader Partai Demokrat yang menginginkan untuk memilih pasangan Jokowi-JK.

“Di rapimnas kemarin, 22 persen suara pilih Prabowo, 21 persen pilih koalisi dengan Golkar atau jika mungkin bentuk poros baru. 56 suara netral. Tidak satupun pilih ke Jokowi,” kata Mubarok.

Mubarok menduga alasan tidak ada kader Demokrat yang memilih mendukung Jokowi karena selama ini komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menemui jalan buntu.

“Tidak ada yang tertarik karena komunikasi dengan Bu Mega tidak pernah berhasil,” kata Prabowo.

Mubarok sendiri secara pribadi juga mendukung Prabowo – Hatta. Ia mengatakan memang tidak ada yang ideal dua pasangan capres – cawapres yang ikut Pemilu Presiden 9 Juli 2014, tapi menurut dia, Prabowo lebih tepat.

Partai Demokrat merupakan partai yang pernah dua periode berturut-turut memenangkan Pemilu Legislatif, yakni pada pemilu 2004 dan 2009. Namun di Pemilu Legislatif 2014, partai ini kalah, hanya meraih 11,19 persen suara secara nasional. Dengan kata lain, mereka gagal mengusung calon presiden sendirian.