Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Partai Demokrat memilih bersikap netral dalam Pemilu presiden 2014 karena sedang berduka.
"Hasil Rapimnas (rapat pimpinan nasional) Partai Demokrat memutuskan, Partai Demokrat tidak bergabung dengan salah satu dari dua koalisi partai pendukung pasangan capres-cawapres," kata Ruhut Sitompul pada diskusi "Kompetisi Capres-Cawapres pada Pemilu Presiden 2014" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah anggota DPD RI Abraham Liyanto, anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Martin Hutabarat, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana.
Menurut Ruhut Sitompul, pada Pemilu Legislatif 2014, Partai Demokrat hanya memperoleh suara 10,19 persen, yang menurun jauh jika dibandingkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009, yakni 20,61 persen.
"Kami saat ini sedang berduka karena perolehan suara Partai Demokrat menurun jauh," katanya.
Menurut dia, penurunan suara Partai Demokrat karena sejumlah kadernya tersangkut kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Hal itu juga yang membuat konvensi calon presiden dari Partai Demokrat kurang menarik perhatian masyarakat.
Partai Demokrat, kata dia, menyadari faktor penyebab penurunan suara tersebut dan berusaha keras membenahi internal partai untuk segera bangkit kembali.
"Kalau partai lain butuh waktu 10 tahun untuk bangkit, semoga Partai Demokrat hanya sebentar saja, satu atau dua tahun untuk bangkit kembali," katanya.
Ketua DPP Partai Demokrat itu menjelaskan menyikapi pemilu presiden 2014, Ketua umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau langsung membuat keputusan politik, tapi memantau masukan dari para pengurus daerah melalui forum rapimnas.
Masukan itupun, kata dia, dilakukan secara demokratis yakni melalui kuisioner yang diisi oleh para pengurus daerah bagaimana sebaiknya Partai Demokrat bersikap.
"Dari hasil kuisioner tersebut, ada sebanyak 56 persen pengurus daerah menginginkan Partai Demokrat bersikap netral yakni tidak bergabung dengan salah satu dari dua koalisi parpol yang adam," katanya.
Ia menegaskan sikap netral dan tidak bergabung itu bukan berarti Partai Demokrat menjadi oposisi tapi sebagai penyeimbang.
Partai Demokrat, kata dia, siap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan dari presiden terpilih dan siap bangkit lagi pada pemilu 2019. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri