Suara.com - Operasi yustisi atau kelengkapan identitas kartu tanda penduduk bagi warga di sekitar kawasan lokalisasi Dolly menjelang penutupan pada 18 Juni mendatang adalah wajar.
"Razia pengguna jalan atau yustisi adalah sesuatu yang wajar. Ini dilakukan secara rutin di semua kawasan di Surabaya," kata Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin (2/6/2014).
Pernyataan Hendro ini menanggapi soal razia KTP yang gagal dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jalan Girilaya pada Sabtu (31/5/2014) malam karena dihalau warga Putat Jaya.
Sejumlah warga sempat mendatangi Satpol PP dan meminta untuk menyudahi razia KTP tersebut.
Menurut Hendro, razia ini bagian dari penegakan perda yang dilakukan untuk penertiban kepada warga pendatang yang tidak memiliki identitas.
Saat ditanya apakah operasi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang penutupan Dolly, Hendro membantahnya. Ia menegaskan bahwa razia ini rutin dilakukan di setiap kawasan.
"Ini sudah biasa juga dilakukan di klub-klub malam," ujarnya.
Salah seorang warga setempat Imam sebelumnya mengatakan aksi pemeriksaan KTP yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya itu hanya kamuflase saja.
"Tujuan mereka itu sebenarnya untuk shock therapy bagi warga di sekitar lokalisasi Dolly yang sebentar lagi ditutup," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!