Suara.com - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) Dolly Kota Surabaya akan mengirim surat protes ke Presiden dan Komnas HAM sebagai tindak lanjut penolakan penutupan lokalisasi pada 18 Juni mendatang.
"Kami di sini bekerja untuk menghidupi keluarga bukan senang-senang. Makanya kami akan tetap berjuang dan melawan agar lokalisasi tidak ditutup," kata salah seorang penghuni lokalisasi Dolly, Dian, saat menggelar aksi simpatik di gang Dolly, Kamis (5/6/2014).
Dalam aksinya, mereka membuat tulisan yang berisi curahan hati para penghuni lokalisasi. Surat itu intinya menolak segala bentuk penutupan yang telah direncanakan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menulis curahan hati, mereka juga mencurahkan lewat coretan gambar sebagai bentuk kekesalan mereka.
Rencananya, hasil tulisan yang telah dibuat tersebut akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat (6/6/2014).
Dian meminta agar presiden SBY membatalkan rencana penutupan lokalisasi. Pemerintah hingga kini belum menyediakan lahan pekerjaan yang layak bagi warganya.
"Selama ini pemerintah hanya memikirkan diri sendiri. Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib kami. Padahal jika kami harus kembali ke desa, kami sangat kekurangan," kata Dian.
Sebelumnya dalam pertemuan antara Wali Kota Surabaya dengan Kementerian Sosial, disepakati penyiapan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi eks PSK tersebut. Di antaranya, memberikan jadup (jaminan hidup) sebesar Rp20 ribu per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.ribu dan modal usaha Rp3 juta. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol