Suara.com - Tim kuasa hukum pasangan nomor urut satu, capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, Habiburokhman, menuding ada perbedaan penanganan kasus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) antara kubunya dan kubu pasangan nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Penanganan kasus yang dimaksud adalah soal kasus pemberitaan kampanye negatif seperti yang dilakukan Tabloid Obor Rakyat terhadap pasangan Jokowi-JK.
"Saya juga heran, kasus yang kami laporkan sama, ada tabloid yang kami laporkan, yang disebarkan ke rumah-rumah ibadah, yang warnanya pink, tiga minggu lalu saya serahkan ke sini (Bawaslu), kok Bawaslu tidak libatkan kepolisian, tidak libatkan BIN. Kok ada standar yang beda dalam menangani. Ini ada ketimpangan. Ini ada pilih kasih. Maksud bawaslu apa?" tanya Habiburokhman, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Dia menambahkan, dalam penanganan kasus Obor Rakyat, Bawaslu menggandeng sejumlah elemen. Bahkan, Bawaslu akhirnya menyerahkan kasus ini ke Polri.
Karena sudah dilimpahkan, dia meminta supaya Polri lebih netral dan bisa mengusut kasus ini dengan adil dan berimbang dalam mengusut tuntas kasus ini.
"Jangan mentang-mentang mereka ada dugaan dekat dengan polisi, dikit-dikit lapor polisi," tambahnya.
Habiburokhman menilai, tidak ada masalah yang serius untuk kasus Obor Rakyat ini. Sebab bisa diselesaikan dengan klarifikasi. Dia pun siap membantu bila diminta untuk penanganan kasus ini.
"Saya kasihan juga, disudutkan, dilaporkan ke polisi," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya , Tim hukum pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla melaporkan kasus pemberitaan Tabloid “Obor Rakyat” ke Markas Besar Polri, Senin (16/6/2014).
Tabloid yang dipimpin Setiyardi Budiono, mantan wartawan Tempo yang juga asisten staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini dilaporkan ke polisi karena isinya dianggap menyebarkan fitnah kepada Jokowi.
“Tim hukum melaporkan tabloid itu sebagai tindak pidana, diantaranya pencemaran nama baik,” ujar Abdul Kadir Karding yang merupakan anggota tim sukses Jokowi-JK di bidang penghubung partai, kepada suara.com.
Sementara Pemimpin Redaksi Tabloid “Obor Rakyat”, Setiyardi, mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa mengklarifikasi isi tabloid bila dianggap salah.
“Kalau ada yang tidak sesuai di media silakan diklarifikasi,” kata Setiyardi di acara diskusi bertema ‘Hitam Putih Kampanye’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2014).
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah