Suara.com - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menilai konten tabloid "Obor Rakyat" adalah kampanye hitam (black campaign) terhadap dirinya menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Jokowi juga mengatakan penerbitan tabloid yang menurutnya berisi informasi yang tidak sesuai kenyataan tersebut sebagai tindak pidana.
"Pembuat tulisan kampanye hitam di tabloid itu sudah merupakan tindakan pidana. Karena itu, tim hukum kami sudah melaporkannya ke polisi, kemarin," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014).
Menurut Jokowi, tulisan di tabloid "Obor Rakyat" jelas mendiskreditkan dirinya dan pasangannya, Jusuf Kalla.
"Tulisan itu jelas memojokkan saya dan Pak Jusuf Kalla. Saya tahu bagaimana membedakan tulisan yang benar dan tidak benar," katanya.
Ketika ditanya, apakah tulisan di tabloid "Obor Rakyat" itu menurunkan elektabilitas, Jokowi mengakui turun, tapi tidak signifikan.
Pada kesempatan tersebut Jokowi juga meminta masyarakat bisa mencerna dan menyaring informasi yang benar dan tidak benar.
Pemilu presiden 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yakni pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. (Antara)
Baca juga: Penjelasan Pemred Tabloid "Obor Rakyat"
Berita Terkait
-
Pengacara Jokowi: Polisi Harus Bongkar Aktor Intelektual Obor Rakyat
-
Tabloid "Obor Rakyat", Jokowi: Pastilah Berkaitan dengan Istana
-
Polisi Diminta Proaktif Tindaklanjuti Kasus Tabloid Obor Rakyat
-
Ada Kepentingan Tertentu di Balik Kemeja Kotak Pemred Obor Rakyat
-
Polri: Tabloid Obor Rakyat Masuk Ranah Pidana
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!