Suara.com - Anggota tim advokasi pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, Sirra Prayuna, berharap Mabes Polri tetap bersikap profesional dalam mengusut kasus tabloid Obor Rakyat, apalagi muncul dugaan penerbitan tabloid ini melibatkan pihak Istana karena pemimpin redaksinya adalah Asisten Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak ada yang susah, ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Jelas kedudukan hukumnya, mau Istana, mau apa kek. Karena itu bukan lembaga yang kebal hukum. Konstitusi kita mengatakan semua sama di mata hukum. Kalau buat kesalahan maka harus ditindak secara hukum. Menteri saja bisa jadi tersangka," kata Sirra kepada suara.com, Selasa (17/6/2014).
Sirra mendesak Mabes Polri mengusut tuntas penerbitan tabloid yang dipimpin oleh Setiyardi Budiono tersebut, termasuk aktor intelektual di balik tabloid.
"Polri sudah berkewajiban tuntaskan kasus ini. Dan bongkar aktor intelektual, baik yang punya dana, yang punya ide dan gagasan, ini saya kira by design untuk downgrade Jokowi," kata Sirra.
Sirra menjelaskan ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan pengelola tabloid, yakni mengandung konten fitnah dan penistaan dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan. Konten tabloid ini dianggap meresahkan masyarakat karena dibuat tanpa fakta.
Tabloid Obor Rakyat telah dilaporkan ke Mabes Polri, Senin (16/6/2014) dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Jokowi.
Dalam merespon pemberitaan Obor Rakyat, tim Jokowi-JK juga menerbitkan tabloid sendiri, yakni Pelayan Rakyat. Tabloid Pelayan Rakyat didistribusikan ke wilayah Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa.
"Tabloid ini untuk memberikan informasi yang dapat diketahui publik terhadap Jokowi. Kita tidak akan menggunakan politik tidak etis dengan ini, sebab rakyat sudah cerdas. Kita juga tidak ingin memberikan pembelajaran yang dilakukan Obor Rakyat," kata dia.
Baca juga: Penjelasan Pemred Tabloid Obor Rakyat
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?