Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, emoh mengomentari secara gamblang pernyataan mantan Panglima ABRI (kini TNI, red) Wiranto tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran pascareformasi tahun 1998.
Usai dialog kebangsaan bersama Laskar HT di Medan, Kamis (19/6/2014) malam, Hatta hanya tersenyum ketika dimintai tanggapannya terkait keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo pada masa tersebut.
Ketua Umum PAN itu hanya serius memberikan penjelasan mengenai kebocoran pendapatan negara mencapai Rp1.000 triliun per tahun seperti disampaikan Prabowo.
Namun ketika terus didesak, Hatta Rajasa mengisyaratkan jika keputusan DPK tersebut sengaja diungkit kembali untuk menjatuhkan kredibilitas Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo itu pada tahun 2009 sudah menjadi calon wakil presiden (berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri, red). Kok tidak ada yang ngeributin," katanya.
Meski demikian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian tersebut enggan menyebutkan jika masalah itu bagian dari kampanye negatif terhadap Prabowo Subianto.
Hatta Rajasa hanya tersenyum ketika didesak penilaiannya atas penjelasan Wiranto tersebut sambil memasuki mobilnya.
Wiranto sebelumnya melakukan kenferensi pers untuk menekankan pentingnya klarifikasi keaslian dokumen DKP tentang keputusan terhadap karier militer Prabowo Subianto yang beredar belakangan ini.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (KPK) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Wiranto mengaku jika pihaknya tidak ingin terjebak untuk membahas istilah-istilah pemberhentian hormat atau tidak dengan hormat.
Namun, Wiranto menyebutkan jika dilihat dari aspek normatif, seorang prajurit diberhentikan dari dinas keprajuritan pasti ada sebab dan alasannya.
Menurut catatan, pemilihan presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo-Hatta (nomor urut 1) yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PBB, dan PAN.
Sedangkan kandidiat lain Jokowi-JK (nomor urut2 ) didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan PKPI. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Mengapa Selat Malaka Bisa Jadi Senjata Indonesia Bebaskan Kapal Pertamina di Selat Hormuz?
-
Profil Rugaiya Usman: Cinta Sejak SMA, 'Pakaian' Wiranto yang Setia Hingga Hembusan Napas Terakhir
-
Perjalanan Cinta Rugaiya Usman dan Wiranto
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Repot? Mempertanyakan Sikap Pemerintah pada Tuntutan Rakyat 17+8
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi