Suara.com - Masyarakat Papua Barat mengharapkan presiden terpilih nanti tetap mempertahankan kebijaksanaan otonomi khusus (Otsus) disertai berbagai program percepatan pembangunan.
Salah seorang tokoh masyarakat Papua Barat, Martinus Manggara, dalam sebuah wawancara di Manokwari, Senin (23/6/2014), mengatakan, Papua Barat dan juga Provinsi Papua masih membutuhkan perlakukan khusus untuk mengejar ketertinggalan.
"Karena itu, kami terus berdoa agar apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang menang, perhatian terhadap Papua harus ditingkatkan," katanya sambil menaruh harapan kepada dua calon Presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengaku, masyarakat di Papua Barat juga terus berdoa agar kedua Capres tersebut mendapat perlindungan dari Tuhan dan para pendukungnya tidak terlibat dalam persaingan yang saling menjatuhkan.
Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada Papua sejak 2001 dengan kucuran dana triliunan rupiah setiap tahun.
Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan infrastruktur, guna mempercepat laju pertumbuhan dua provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua dan saudara mudanya, Papua Barat.
Pada awal tahun 2014 ini, pemerintahan dua provinsi di wilayah paling timur Indonesia itu sepakat untuk mengajukan satu draf pembenahan atas pelaksanaan Otsus selama ini dengan sebutan Otsus plus. Draf tersebut, telah diserahkan kepada pemerintah pusat dan kini tengah dipelajari.
Selain mengharapkan Otsus terus berlaku, Martinus Manggara juga minta kepada Capres terpilih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.
Menurutnya, dana Otsus dalam jumlah besar yang dikucurkan ke Papua Barat dan Papua, banyak yang tidak mencapai sasaran karena dikorupsi oleh para pejabat. (Antara)
Berita Terkait
-
Keluarga Korban Menduga Prabowo Tahu Keberadaan Aktivis yang Diculik
-
PAN: Pujian Prabowo Buat Jokowi Bukan Hasil Polesan
-
Akhirnya, Bos Tabloid "Obor Rakyat" Penuhi Panggilan Mabes Polri
-
Idrus: Penjelasan Jokowi Soal Penjualan Indosat Tak Masuk Akal
-
Hasil Eksaminasi Soal Putusan DKP Pemberhentian Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!