Suara.com - Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat membantah keras informasi yang menyebutkan ia menjadi pendukung pasangan calon presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Jangankan jadi tim, jadi apapun tidak," kata Anwar ketika dihubungi suara.com melalui pesawat telepon, Selasa (24/6/2014).
Itu sebabnya, Anwar terkejut ketika membaca koran hari ini dan membaca namanya disebutkan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Mahyudin bahwa Anwar dinonaktifkan untuk sementara dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat karena dinilai tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Anwar sangat menyesalkan keputusan tersebut. Menurut Anwar, seharusnya sebelum keputusan dibuat terlebih dahulu melalui klarifikasi.
"Kalau ada yang dianggap salah, mesti diklarifikasi dulu, ini malah main ambil tindakan sepihak saja," kata Anwar.
Anwar menilai hal itu sebagai pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena selama ini sudah mematuhi semua aturan main partai.
"Itu kan pencemaran nama saya itu. Tidak gampang, saya ini gubernur dipilih rakyat, saya memenangkan pemilukada, gimana ini. Ketika saya dikirim SK untuk mendukung Prabowo - Hatta, saya langsung jalankan sesuai kemampuan saya," kata Anwar. "Saya bukan tim Jokowi."
Lantas, Anwar menduga ada pihak tertentu yang memiliki kepentingan sehingga menyebarkan informasi dirinya menjadi tim pendukung Jokowi-JK.
"Ini pasti ada orang tertentu, syahwatnya tidak dibendung di sana," kata dia.
Itu sebabnya, nanti sore sekitar jam 16.00 WIB, Anwar akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta untuk minta penjelasan tentang penonaktifan dirinya dari partai.
"Saya mau klarifikasi dengan ketua umum, jelaskan dulu alasannya. Ini tidak bisa, ini menyangkut nama baik. Ini partai besar," kata Anwar.
Anwar menekankan sangat tidak masuk akal bila ada pihak yang menganggapnya tidak mematuhi partai karena selama ini dia sudah 43 tahun menjadi kader Golkar dan mengikuti semua pasang surut partai.
Ditanya apakah selama ini pernah mendapatkan semacam surat peringatan dari DPP Partai Golkar, Anwar mengatakan, tidak pernah.
"Biasanya Ical (Aburizal) langsung telpon saya kalau ada masalah, selama ini, kita perjuangkan dia. Makanya saya heran kenapa dan ada apa ini," kata Anwar. "Saya jadi bingung."
Selain menonaktifkan Anwar, DPP Partai Golkar juga telah memecat tiga kader lainnya: Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah karena alasan yang sama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB