Suara.com - Junta militer Thailand, pada Senin (30/6/2014), mengatakan akan merombak sistem pemilihan umum di negeri itu. Pengumuman itu disampaikan setelah pemimpin junta, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa pemilihan umum akan digelar pada akhir 2015.
Thailand dikuasai militer sejak 22 Mei silam melalui kudeta tidak berdarah, setelah selama enam bulan demonstrasi antipemerintah membuat negara negara itu lumpuh.
Sekretaris bidang pertahanan Surasak Kanchanarat mengatakan bahwa reformasi partai politik, desentralisasi kekuasaan, dan penyelidikan serta hukuman bagi kelompok pelaku kecurangan pemilu kini menjadi agenda prioritas militer.
"Kami akan berdiskusi tentang rintangan dalam pemilihan umum dan pemberantasan korupsi," kata Surasak, sebelum militer menggelar pertemuan dengan komisi pemilihan umum Thailand.
Junta yang secara resmi dikenal dengan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban sebelumnya telah membatalkan konstitusi Thailand dan Ocha-chan mengatakan bahwa undang-undang baru akan disiapkan pada Juli.
Kepala angkatan bersenjata Thailand itu juga mengatakan bahwa sebuah kabinet sementara akan diumumkan pada September dan akan membentuk sebuah dewan reformasi yang akan menyusun konstitusi jangka panjang. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka