Suara.com - Sudah dua kali Komnas HAM mengundang dua kandidat capres untuk berdiskusi soal penegakan dan mengupas penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Namun tak satupun dari undangan itu mendapat respon dari para calon pemimpin negeri ini.
Undangan diskusi yang kedua, mestinya digelar pada Kamis (3/7/2014), namun hanya kubu capres kubu nomor urut dua Joko Widodo yang menyampaikan surat balasan. Isinya menyebutkan tidak dapat hadir dengan alasan padatnya jadwal kampanye.
Sementara capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, tidak menyampaikan alasan tidak dapat hadir dua kali undangan diskusi.
“Mungkin juga tidak hadir, sebelumnya sudah ada komunikasi tidak ke satu orang,” ujar Komisioner Komnas HAM Nurkholis saat dihubungi suara.com.
Menurut Nurkholis, dua kubu capres sebelumnya sudah memberikan komitmen bersedia, tapi belakangan keduanya mangkir dari komitmen.
“Dua kubu itu sudah berkomitmen hadir diawal. Tapi ada perubahan agenda karena kesibukkan,” lanjut Nurkholis.
Komnas HAM sudah mengagendakan tujuh tema yang akan didiskusikan bersama dua kubu capres.
Tujuh agenda itu yakni, konflik sumber daya alam, tenaga kerja Indonesia, Pelanggaran HAM berat, koorporasi, aset asing dan nasional, pluralisme dan konflik lahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi