Suara.com - Sudah dua kali Komnas HAM mengundang dua kandidat capres untuk berdiskusi soal penegakan dan mengupas penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Namun tak satupun dari undangan itu mendapat respon dari para calon pemimpin negeri ini.
Undangan diskusi yang kedua, mestinya digelar pada Kamis (3/7/2014), namun hanya kubu capres kubu nomor urut dua Joko Widodo yang menyampaikan surat balasan. Isinya menyebutkan tidak dapat hadir dengan alasan padatnya jadwal kampanye.
Sementara capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, tidak menyampaikan alasan tidak dapat hadir dua kali undangan diskusi.
“Mungkin juga tidak hadir, sebelumnya sudah ada komunikasi tidak ke satu orang,” ujar Komisioner Komnas HAM Nurkholis saat dihubungi suara.com.
Menurut Nurkholis, dua kubu capres sebelumnya sudah memberikan komitmen bersedia, tapi belakangan keduanya mangkir dari komitmen.
“Dua kubu itu sudah berkomitmen hadir diawal. Tapi ada perubahan agenda karena kesibukkan,” lanjut Nurkholis.
Komnas HAM sudah mengagendakan tujuh tema yang akan didiskusikan bersama dua kubu capres.
Tujuh agenda itu yakni, konflik sumber daya alam, tenaga kerja Indonesia, Pelanggaran HAM berat, koorporasi, aset asing dan nasional, pluralisme dan konflik lahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!