Suara.com - Pendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden menuding Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong memihak pasangan tertentu.
"Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta pilpres susulan agar hak politik rakyat jangan sampai diberangus para birokrat yang di luar negeri kebanyakan hanya untuk menghabiskan uang rakyat," demikian sikap Bara JP yang disampaikan Viktor Sirait di Jakarta Senin (7/7/2014).
Seperti diketahui, pencoblosan yang berlangsung di Victoria Park, Hong Kong, pada Minggu (6/7/2014), kemarin sore, terjadi kericuhan. Ratusan tenaga kerja Indonesia merubuhkan pagar lantaran kesal dengan tindakan Panitia Pemilihan Luar Negeri yang sudah menutup tempat pemungutan suara dengan alasan waktu sudah habis, padahal mereka belum memberikan hak suara.
Bagi Bara JP, kejadian di Hong Kong sungguh ironis lantaran terjadi di depan mata 17 saksi dari Bara JP yang telah ditunjuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Hati kami menangis, kebobrokan demokrasi terjadi di depan mata kami, ketika kami sendiri yang menjadi saksi. Namun kami tak punya wewenang lebih, sebab kami hanya saksi. Ini kejahatan," ujar relawan Bara JP Hong Kong seperti ditirukan Viktor.
Bara JP akan mengadukan masalah tersebut ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) supaya dunia mengetahui ada kejahatan demokrasi di Indonesia.
"Jika kecurangan masih berlanjut, kami yakin akan terjadi kerusuhan nasional. Semua pihak harus mengantisipasi. Hanya satu solusi mencegah kerusuhan, jangan ada kecurangan dalam pilpres," katanya.
Sementara itu, Ketua Bara JP Benua Amerika, Helmi Wattimena, menegaskan akan segera melapor ke PBB untuk mengadukan tindak kejahatan demokrasi.
Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasangan kandidat. Nomor urut pertama Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan nomor urut dua Jokowi - JK.
Berita Terkait
-
Kubu Jokowi Tuntut Pemungutan Suara Lanjutan di Hongkong
-
Ricuh di Hongkong, Timses Jokowi Minta Panwas Pecat Panitia Provokatif
-
Kubu Jokowi Sesalkan Bawaslu dan KPU Tak Bisa Apa-apa di Hongkong
-
Kubu Prabowo Cek Isu Pengarahan Dukungan di Hongkong
-
Kubu Prabowo Minta Pendukung Tak Terpancing Ricuh di Hongkong
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
"Celana Saya Juga Hancur", Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas