Suara.com - Sejak formulir C1 atau data perolehan hasil suara di tingkat tempat pemungutan suara dipindai ke dalam website KPU, Mata Massa telah menerima sebanyak 85 formulir C1 yang diduga bermasalah. Mata Massa adalah aplikasi pemantauan pemilu legislatif dan presiden 2014.
Formulir C1 tersebut diduga bermasalah setelah dibandingkan dengan data asli atau pun dengan menganalisa jumlah suara yang ada di formulir suara.
Formulir C1 yang bermasalah berasal dari berbagai daerah, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Tengah, Maluku Utara, Yogyakarta, Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.
Dugaan penggelembungan suara melalui pengiriman dari kantor pos (drop box) juga terjadi di luar negeri, yakni dari Malaysia.
Sejauh ini KPU meyakini persoalan-persoalan dalam formulir C1 ini sebagai kesalahan teknis. Namun, jika diukur dari jumlah formulir C1 bermasalah tersebut, kesalahan teknis ini lebih banyak menguntungkan pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta, dengan penambahan suara.
Sementara pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK, yang menang mutlak di puluhan TPS di Papua dan Papua Barat juga patut dikritisi.
Seluruh laporan dugaan kecurangan formulir C1 tersebut dilaporkan ke KPU hari ini, Kamis (17/7/2014), yakni kepada anggota KPU Ferry Kurnia.
“Laporan formulir C1 yang diduga bermasalah ini, menjadi catatan bahwa proses penghitungan suara resmi di KPU perlu diwaspadai seluruh masyarakat. Jangan sampai hanya karena kesalahan teknis, akan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris.
Mata Massa juga mendesak KPU aktif untuk memperbaiki seluruh laporan formulir C1 yang diduga bermasalah di tiap jenjang, mulai dari kelurahan sampai provinsi. Proses perbaikan formulir C1 yang bermasalah tersebut juga perlu dibuka secara transparan kepada publik agar bisa publik ikut memberikan informasi bagi KPU untuk melakukan perbaikan.
“KPU harus komitmen untuk membuka kotak suara kalau itu memang diperlukan untuk mencari kebenaran suara dalam formulir C1,” kata peneliti Perludem, Veri Junaedi.
Sejak Rabu (16/7/2014) pekan ini, penghitungan hasil suara telah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Bahkan, di beberapa kabupaten/kota, verifikasi hasil suara telah selesai dilakukan sehingga prosesnya dilanjutkan ke tingkat provinsi.
Dalam proses penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke KPU Pusat, tim sukses calon presiden diharapkan tidak mengerahkan sekelompok massa untuk menekan penyelenggara pemilu. Selama proses penghitungan suara berlangsung, yang lebih penting adalah penunjukan bukti-bukti yang valid dan meyakinkan seputar dugaan kecurangan hasil suara, bukan melakukan tekanan melalui kelompok massa.
“KPU Provinsi dan KPU Pusat harus bisa menyelesaikan perselisihan hitungan suara dengan baik, namun tidak boleh sampai mengganggu jadwal penghitungan hasil suara yang dijadwalkan akan diumumkan pada 22 Juli, Selasa pekan depan,” kata Muhammad Irham, Project Officer Mata Massa.
Data terbaru Mata Massa
Sejak kampanye pemilu presiden berlangsung pada awal Juni hingga hari ini, Mata Massa telah menerima sebanyak 411 laporan dari masyarakat seputar pelanggaran Pilpres 2014. Dari laporan tersebut, sebanyak 332 laporan telah diverifikasi sementara 79 laporan belum diverifikasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi