Suara.com - RRI sebagai lembaga penyiaran publik akhirnya merilis respon resmi terkait berita yang berkembang di media dan kecurigaan sejumlah politisi dari partai pendukung pasangan capres cawapres nomor urut satu Prabowo-Hatta, yang juga merekomendasikan pemanggilan Dirut RRI.
Dari tujuh poin respon rilisnya yang diumumkan hari ini, Kamis (17/7/2014), RRI menegaskan kalau dana yang digunakan untuk menggelar hitung cepat berasal dari anggaran internal dan terbebas dari pengaruh luar.
Adapun dana yang digunakan merupakan dari kantong alokasi Puslitbangdiklat LPP RRI.'
RRI juga membantah jika ada anggapan kalau lembaga yang dulu sempat menjadi corong pemerintah itu telah berpihak. Masih dalam rilis ditegaskan kalau RRI netral.
Berikut tujuh poin respon RRI:
1. LPP RRI dalam rangka Pemilu 2014 menyelenggarakan program Radio Pemilu 2014, salah satunya adalah Quick Count. Penyelenggara Quick Count adalah Puslitbangdiklat RRI yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan survey, penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengembangan peran LPP RRI.
2. Quick Count dengan metode Multistage Random Sampling yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI bertujuan untuk memberikan layanan informasi yang obyektif kepada publik didasarkan pada kaidah keilmuan dengan mengedepankan nilai-nilai netral dan independen, tanpa pretensi dan tanpa keberpihakan dengan capres-cawapres manapun.
3. Quick Count yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI bebas dari pengaruh pihak luar karena seluruh pembiayaan menggunakan anggaran Puslitbangdiklat LPP RRI.
4. Penyelenggaraan Quick Count oleh Puslitbangdiklat RRI telah mendapat izin dari KPU melalui sertifikat KPU nomor 035/LS-LHC/KPU-RI/II/2014 yang ditandatangani oleh ketua KPU pada bulan Februari 2014.
5. Quick Count yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI pada Pemilu Legislatif memiliki tingkat keakurasian yang tinggi mendekati hasil penghitungan nyata oleh KPU, yakni di bawah toleransi kesalahan 1 %. Kinerja Quick Count RRI tersebut telah diapresiasi oleh Komisi I DPR RI dan banyak pihak lainya.
6. Selain Quick Count, Puslibangdiklat RRI juga menyelenggarakan Exit Poll dan News Feeding (Berita dari TPS amatan). Bahkan, sebelum Pemilu Legislatif Puslitbangdiklat menyelenggarakan survei pra-Pemilu untuk mengetahui persepsi publik terhadap Pemilu dan persepsi publik terhadap siaran Pemilu RRI.
7. Hasil Quick Count Puslitbangdiklat LPP RRI hanya digunakan sebagai referensi. Hasil yang pasti adalah hasil dari Real Count Komisi Pemilihan Umum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi