Suara.com - Dua lembaga survei -- Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis dan Jaringan Suara Indonesia -- yang hasil hitung cepatnya (quick count) ditayangkan stasiun tvOne saat Pilpres 2014 ternyata menolak diaudit lembaga yang menaungi mereka, Perhimpunan Survei dan Opini Publik.
Ketika diminta tanggapan tentang hal itu, Wakil Pemimpin Redaksi tvOne Totok Suryanto mengatakan untuk hasil hitung cepatnya, tvOne tidak bisa turut campur karena hal itu merupakan kewenangan kedua lembaga survei.
tvOne, kata Totok, juga tidak bertanggung jawab terhadap kedua lembaga karena mereka bukan underbow tvOne dan mereka sudah memiliki lembaga yang menaungi, yakni Persepi.
Totok menegaskan bahwa pada waktu itu, tvOne tidak hanya menayangkan hasil hitung cepat Puskaptis dan JSI, melainkan sejumlah lembaga survei yang media massa lainnya juga terbitkan.
"Yang perlu jadi catatan dan perlu dipahami, kami tidak hanya tayangkan Puskaptis dan JSI, tapi juga LSN, Kompas, SMRC, dan yang media lain tayangkan juga," kata Totok kepada suara.com, Kamis (17/7/2014).
Terkait mengapa tvOne menayangkan hasil hitung cepat Puskaptis dan JSI, Totok menjelaskan bahwa ada dua patokan yang mendasarinya.
Pertama, kata Totok, dalam menentukan lembaga survei yang akan ditayangkan di tvOne, terkait dengan kompetensi. Lembaga tersebut harus mendapatkan terakreditasi dari KPU.
"Karena untuk mendapatkan akreditasi dari KPU atau untuk menjadi rekanan KPU itu ada syarat-syaratnya, seperti metodologi dan kredibilitasnya," kata dia.
Kedua, tvOne terlebih dahulu memastikan kedua lembaga survei berafiliasi dengan lembaga yang menaunginya, yakni Persepi.
Seperti diketahui, Persepi telah mengeluarkan Puskaptis dan JSI dari keanggotaan. Dari hasil audit, kedua lembaga dinilai melanggar kode etik lantaran tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas kegiatan penyelenggaraan quick count dalam Pilpres 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!