Suara.com - Capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sudah memastikan tidak akan hadir menyaksikan langsung hasil rekapitulasi suara secara nasional dan pengumuman hasil Pilpres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sore nanti pukul 16.00 WIB.
Jokowi kepada wartawan bahkan mengaku akan menyaksikan penetapan melalui televisi di rumahnya.
Tapi ternyata ada alasan lain yang menyebabkan Jokowi-JK menolak hadir.
Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan utamanya yakni soal keamanan di Gedung KPU, serta menghindari agar para pendukungnya ikut hadir.
"Ya untuk keamanan katanya begitu. Ini terbatas, kalau pasangan capres hadir, bisa berbondong-bondong pengikut yang hadir. Kalau memang diwajibkan KPU hadir, kita bisa konfirm setiap saat hadir," ungkap Tjahjo.
Selain alasan itu, KPU juga tidak mengharuskan para calon hadir menyaksikan langsung dan cukup diwakili oleh tim saja.
“Sementara begitu (tidak hadir), tidak ada keharusan," Tutup Tjahjo.
Hingga kini, KPU masih membahas rekapitulasi suara lima provinsi yang masih tertunda sejak semalam.
Rekap dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, molor sejam dari jadwal sebelumnya karena menunggu saksi dari saksi kubu kandidat Prabowo-Hatta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian