Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyarankan supaya jumlah menteri di kabinet yang dipimpin Joko Widodo - Jusuf Kalla periode 2014-2019 tidak terlampau banyak agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efisien.
"(Untuk koalisi) Saya sarankan terbuka dan terbatas. Artinya, jangan banyak-banyak biar efektif. Paling tidak 50 persen plus satu," kata Muhaimin usai acara halal bihalal di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (28/7/2014).
Lebih jauh, Muhaimin mangatakan bahwa partainya telah menyodorkan sejumlah nama kandidat menteri kepada Jokowi.
Muhaimin tidak sepakat bila syarat menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK harus dari kalangan profesional di luar partai. Menurut dia, tokoh berlatar belakang partai politik pun juga bisa seorang profesional.
"Tidak ada dikotomi, Partai non partai, yang penting profesional dan punya leadership," kata Muhaimin yang juga menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Tapi semua dikembalikan kepada presiden (Jokowi)," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
Terkunci dalam Kamar Saat Kebakaran, Pria ODGJ Tewas di Tambora
-
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD-SMA Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan Guru Massal
-
Komisi XIII DPR Dorong Kasus Konflik TPL di Danau Toba Dibawa ke Pansus Agraria
-
Jakpro Siapkan Kajian Teknis Perpanjangan Rute LRT Jakarta ke JIS dan PIK 2
-
'Apapun Putusannya, Kami Hormati,' Sikap Kejagung di Ujung Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
-
Detik-detik Gempa Dahsyat di Filipina, Alarm Tsunami Aktif Buat Sulut dan Papua
-
Menko Zulkifli Hasan Panen Ayam Petelur, Apresiasi PNM Bangun Ketahanan Pangan Desa
-
Seskab Teddy Sampaikan Santunan dari Prabowo untuk Keluarga Prajurit yang Gugur Jelang HUT ke-80 TNI
-
Terungkap! Ini 'Dosa' Eks Kajari Jakbar yang Bikin Jabatannya Lenyap