Suara.com - Wisatawan keluhkan tarif jalan kaki di kawasan objek wisata Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi juga dipungut biaya sebesar Rp3 ribu sesuai peraturan daerah nomor 14 tahun 2013. "Masa jalan kaki saja harus bayar," kata Denisa, wisatawan asal Tengerang, Banten, Denisa, Sabtu (2/8/2014).
Adapun tarif restribusi kawasan pariwisata Palabuhanratu sesuai Perda 14 tahun 2013 selain pejalan kaki dipungut biaya Rp3 ribu, pengguna sepeda motor dikenakan tarif Rp8 ribu, mobil roda empat jenis sedan/jeep Rp20 ribu kemudian minibus Rp30 ribu, mikro bus Rp70 ribu dan bus Rp135 ribu.
Tapi tarif restribusi ini tidak mencakup biaya parkir kendaraan bermotor yang dipatok lebih tinggi dari tarif normal. Sepeda motor bisa ditarik biaya sebesar Rp10 ribu, kendaraan roda empat Rp30 ribu-Rp50 ribu.
"Belum lagi harga makanan dan minuman yang mahal, dan untuk duduk atau beristirahat juga masih harus menyewa tikar dengan harga sewa Rp15 ribu," tambah Denisa.
Pungutan liar di kawasan wisata ini, tak hanya dikeluhkan. Bahkan banyak pengunjung yang kapok datang lagi ke objek wisata yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Sukabumi itu.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Wahyu Nirwana Boestomi, meminta Pemkab segera menertibkan pelaku pungli tersebut, jangan sampai objek wisata Palabuhanratu jadi sarang pungli yang mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung.
"Palabuhanratu merupakan objek wisata andalan Kabupaten Sukabumi, maraknya pungli dan tarif restribusi yang memberatkan bisa membuat wisatawan kapok datang ke sini," katanya.
Kepala Humas dan Infokom Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Sukabumi, Dede Sumarna juga tak bisa menutupi kegusaranya dengan maraknya pungli yang mengatasnamakan Pemkab Sukabumi.
"Jangan sampai pemerintah mempunyai pemikiran Palabuhanratu tetap akan menjadi objek wisata andalan. Tapi yang kami rasakan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya selalu turun atau tidak sepadat beberapa tahun lalu," ujarnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!