Suara.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dengan sinyalemen perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di Asia, tidak melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Kami ingin tegaskan hal itu kalau terkait dengan pengadaan uang, khususnya pecahan 100 ribu sebanyak 550 juta lembar itu betul dilakukan pada tahun 1999 yang pengadaannya di bawah otoritas BI. Namun, seandainya dikaitkan dengan presiden saat itu tidak ada terkait presiden, apalagi dikaitkan dengan Presiden SBY atau Megawati," ujar Agus di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Agus menuturkan, pihaknya juga sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait dengan pengadaan uang tersebut. BI juga akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
"Kalau penyelidikan terkait dengan kasus ini yang lain, kami telah minta ke pengawas intern BI untuk dalami hasil pengawas intern saat yang lalu untuk pahami apakah ada temuan yang bisa ditindaklanjuti," kata Agus.
Dia menambahkan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dalam proses audit nantinya ada temuan.
"Kalau perlu, akan dikerjasamakan dengan KPK. Akan tetapi, pada tahun 2010, kita sudah menyampaikan ke kepolisian dan sudah ditindaklanjuti. Nantinya diharapkan bisa ada kerja sama lagi. Akan tetapi, kalau perlu dengan KPK, kami akan buka diri," ujar Agus.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks tersebut.
Presiden menilai penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh dan menyebut ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari Pemerintah Australia.
Hal itu dilakukan agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO